Bongkar Borok Tata Kelola Iklim, KEHATI Seret 7 Desakan Penting ke Senayan
Wacana Berita, Jakarta -
Yayasan KEHATI mendesak DPR dan pemerintah menutupi empat kesenjangan utama dalam kebijakan iklim nasional lewat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim yang kini tengah dibahas di Senayan.
Dorongan ini disampaikan di tengah langkah Komisi XII DPR yang sedang mendalami naskah akademik dan draf RUU Perubahan Iklim bersama pemerintah pada September 2026, setelah proses harmonisasinya sempat ditunda pada Februari 2026.
Berdasarkan policy brief berjudul “Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia” yang disusun bersama peneliti ITB, BRIN, dan AKATIGA, KEHATI mengidentifikasi empat celah utama.
Keempatnya meliputi fragmentasi tata kelola, mi...









