PDIP buka suara mengenai mekanisme rehabilitasi kader yang sebelumnya telah dikenai sanksi pemecatan. Penjelasan ini muncul setelah adanya usulan agar status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipulihkan.
Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi ‘Kanang’ Sulistyono mengatakan pengajuan rehabilitasi tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Kader yang ingin mendapatkan pemulihan status harus mengajukannya sendiri secara tertulis.
“Rehabilitasi itu tidak bisa diwakilkan. Yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis,” kata Kanang dikutip Senin (31/9/2026).
Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat status keanggotaan kembali. Permohonan tetap harus melalui mekanisme dan pertimbangan internal partai sebelum diputuskan.
Kanang menjelaskan, apabila disetujui, proses rehabilitasi akan dibawa ke forum Kongres karena keputusan tersebut merupakan kewenangan partai.
Pernyataan itu berkaitan dengan usulan mantan kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, yang meminta agar keanggotaan Jokowi direhabilitasi.
Di sisi lain, Kanang menjelaskan pemecatan Achmad Hidayat telah melalui proses internal sebelum dirinya bertemu Jokowi. Partai disebut telah melakukan pemanggilan, klarifikasi, serta meminta keterangan saksi dan pelapor sebelum mengusulkan sanksi kepada DPP.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah sebelumnya menegaskan hubungan politik partainya dengan Jokowi kini sudah berbeda arah.
“Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: Pedas! Loyalis Jokowi Sentil Isu Nusron Wahid Mundur dari Golkar: Emang Publik Percaya?
Said juga menyatakan PDIP kini fokus menjalankan agenda partai dan tidak lagi menjadikan Jokowi sebagai bagian dari arah politik mereka.
“Yang kartunya mati jangan dihidupkan lagi,” ucapnya.
PDIP sebelumnya menjadi salah satu partai utama yang mengusung Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 serta Pilpres 2014 dan 2019. Hubungan keduanya kemudian merenggang menjelang dan setelah Pemilu 2024.