Sunday, September 27News That Matters

Business

Dedi Mulyadi Targetkan 5,4 Juta Keluarga Dapat Asuransi, Premi Dibayar Pemerintah

Dedi Mulyadi Targetkan 5,4 Juta Keluarga Dapat Asuransi, Premi Dibayar Pemerintah

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pekerja informal di Jawa Barat yang selama ini tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan bakal menjadi sasaran perluasan program asuransi pemerintah daerah. Premi kepesertaan tersebut ditargetkan tidak menjadi beban para pekerja karena pembayarannya dilakukan pemerintah. Program ini menyasar berbagai kelompok pekerja, mulai dari petani, nelayan, buruh bangunan, sopir, pengemudi ojek online, pedagang asongan hingga asisten rumah tangga dan kuli pikul. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota disebut akan membiayai premi bagi para pekerja tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan sebanyak 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal mendapatkan jaminan asuransi ketenagakerjaan pada 2027. Target itu menjadi perlua...
Apa KPK RI Masuk Angin?

Apa KPK RI Masuk Angin?

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Kader PDIP Mohamad Guntur Romli menyoroti penanganan kasus dugaan suap HGB Summarecon yang bermula dari OTT KPK. Ia mengaitkan perkara tersebut dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Romli mempertanyakan posisi Nusron setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Menurutnya, empat tersangka disebut merupakan orang kepercayaan Nusron. "Kata KPK: 4 dari 8 tersangka OTT adalah orang kepercayaan Nusron," ucapnya. Romli juga menyinggung pernyataan tersangka Arif Sugiyanto mengenai uang yang disita KPK dari rumahnya. Ia menyebut Arif mengatakan uang tersebut milik Nusron. "Kata Arif Sugiyanto uang yang disita dari rumahnya milik Nusron," ujar Romli. Dari informasi tersebut, Romli kemudian menyampaikan dugaan keterlibatan Nusron dalam perkara t...
Biayai KDMP dan MBG, OJK Minta Bank Himbara Perkuat Manajemen Risiko

Biayai KDMP dan MBG, OJK Minta Bank Himbara Perkuat Manajemen Risiko

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara) tetap memperkuat manajemen risiko dan tata kelola dalam mendukung pembiayaan program pemerintah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, keterlibatan Himbara dalam berbagai program prioritas pemerintah merupakan bagian dari peran strategis bank milik negara dalam memperluas akses pembiayaan dan mendukung pembangunan nasional. Namun, ekspansi pembiayaan tersebut tetap harus disertai prinsip kehati-hatian. Menurut Dian, besarnya nilai kredit yang disalurkan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program. “Besarnya kredit atau pembiayaan y...
‘Itu Luar Biasa!’ Wali Kota New York Kaget Tahu Transportasi Gratis Jakarta Dibayar Pemprov DKI

‘Itu Luar Biasa!’ Wali Kota New York Kaget Tahu Transportasi Gratis Jakarta Dibayar Pemprov DKI

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menunjukkan ketertarikannya terhadap kebijakan transportasi publik Jakarta setelah mendengar penjelasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Salah satu hal yang membuatnya terkesan adalah kebijakan transportasi gratis bagi kelompok tertentu yang seluruh subsidinya ditanggung pemerintah daerah. Momen tersebut terekam dalam percakapan Pramono dan Mamdani yang diunggah melalui media sosial Pramono pada Senin (21/9/2026). Keduanya berbincang mengenai persoalan perkotaan, terutama kemacetan dan upaya membangun sistem transportasi publik yang mampu melayani mobilitas warga dalam jumlah besar. Mamdani terlebih dahulu menanyakan langkah yang dilakukan Jakarta untuk mengatasi persoalan kemacetan. Pertanyaan tersebut kemu...
Dedi Mulyadi Sebut Pekerja Bisa Dapat Santunan Rp72 Juta dan Jaminan Pendidikan Anak

Dedi Mulyadi Sebut Pekerja Bisa Dapat Santunan Rp72 Juta dan Jaminan Pendidikan Anak

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Keluarga pekerja informal di Jawa Barat bisa mendapatkan santunan Rp72 juta apabila kepala keluarga meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Tak hanya santunan, dua anak peserta juga disebut mendapat jaminan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari program asuransi ketenagakerjaan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota. Program tersebut menyasar pekerja informal yang menghadapi risiko kerja tetapi tidak selalu memiliki perlindungan ketenagakerjaan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan manfaat program tidak hanya diberikan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja. Biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja juga ditanggung melalui ...
Suahasil Bicara soal Nasib Pejabat Kemenkeu yang Dilantik Purbaya

Suahasil Bicara soal Nasib Pejabat Kemenkeu yang Dilantik Purbaya

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Nasib pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya dilantik Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mendapat penegasan dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di tengah adanya pelantikan pejabat baru, Suahasil memastikan keputusan yang telah dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya tetap sah dan para pejabat tersebut sudah menjalankan tugasnya. Penegasan itu disampaikan Suahasil setelah melantik 14 pejabat Kemenkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Ia menyebut pelantikan kali ini bukan berarti membatalkan pelantikan yang telah dilakukan sebelumnya. Baca Juga: AHY dan Gibran Berbeda Meski Sama-sama Anak Presiden: Satu Lewat Tangga, Satunya Pakai Lift "Yang kemarin sudah ikut pelantikan ya sudah sah. Ini adalah penyempurn...
Jika Pencalonan Gugur, Konsekuesinya Pemakzulan

Jika Pencalonan Gugur, Konsekuesinya Pemakzulan

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pendiri Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini diproses Mahkamah Konstitusi (MK). Ferdinand menilai perkara tersebut dapat menjadi persoalan serius bagi posisi Gibran apabila bukti yang diajukan pemohon nantinya dinilai membuktikan adanya masalah pada syarat pendidikan saat pencalonan Pilpres 2024. "Jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden kali ini tampaknya benar-benar di ujung tanduk," kata Ferdinand melalui video yang diunggah di media sosial X. Menurut Ferdinand, Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 membuka ruang bagi permohonan terkait perselisihan hasil pemilu di luar waktu normal untuk diproses. Ia mengaitkan aturan tersebut dengan permohonan Denny Ind...
Kader PSI Ungkap ‘Rahasia’ Politik Jokowi: Bukan Oligarki, Tapi…

Kader PSI Ungkap ‘Rahasia’ Politik Jokowi: Bukan Oligarki, Tapi…

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menilai Joko Widodo memiliki pemahaman politik yang menurutnya tidak banyak dimiliki politisi lain. Melalui akun X pribadinya, Dedy menyebut Jokowi memahami satu prinsip mendasar dalam politik yang menjadi salah satu keunggulannya. "Jokowi paham satu hukum fundamental sederhana dalam politik yang tidak dipahami oleh politisi-politisi lain," tulis Dedy Nur, dikutip Senin (21/9/2026). Dedy kemudian menjelaskan bahwa prinsip yang dimaksud berkaitan dengan rakyat. Menurutnya, Jokowi memahami posisi rakyat sebagai kekuatan utama dalam sistem demokrasi. "Apa itu? Rakyat," jelasnya. Ia mengatakan Jokowi percaya pada kekuatan masyarakat sekaligus memahami bahwa dalam demokrasi, rakyat memiliki ku...
Bahlil Ungkap Tahap Baru RUU Migas Usai Supres Diteken

Bahlil Ungkap Tahap Baru RUU Migas Usai Supres Diteken

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap tahap baru pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) setelah Surat Presiden (Supres) untuk pembahasan bersama DPR RI ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan Kementerian ESDM selaku koordinator pemerintah dalam pembahasan RUU Migas kini mulai membentuk tim lintas kementerian untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). "Untuk Supres-nya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Dan sekarang kami dari ESDM sebagai koordinatornya nanti sudah akan membentuk tim lintas kementerian," kata Bahlil dalam gelaran donor darah peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi 2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026). Bahlil mengatakan ...
Sudewo Eks Bupati Pati Terancam Kehilangan Hak Politik, Terseret Dua Kasus Korupsi hingga Dituntut 8,5 Tahun

Sudewo Eks Bupati Pati Terancam Kehilangan Hak Politik, Terseret Dua Kasus Korupsi hingga Dituntut 8,5 Tahun

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Bupati Pati nonaktif Sudewo tidak hanya menghadapi ancaman hukuman 8,5 tahun penjara dalam perkara korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga meminta haknya untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok. Tuntutan tersebut menjadi konsekuensi tambahan atas dua perkara yang menjerat Sudewo, yakni dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta perkara pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. JPU menilai Sudewo telah menyalahgunakan jabatan yang pernah diembannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, JPU KPK Greafik Loserte menuntut Sudewo dengan pidana penjara selama 8,5 tahun. Selain itu, jaksa meminta terdakw...