Sunday, September 20News That Matters

Business

Ini Ilmu yang Disebut Diwariskan Jokowi ke Gibran

Ini Ilmu yang Disebut Diwariskan Jokowi ke Gibran

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai kiprah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di panggung politik nasional tidak terlepas dari pengalaman politik yang diwariskan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi Arie menyebut Gibran mendapat pembelajaran langsung dari Jokowi, terutama mengenai cara mengelola kekuasaan dan menghadapi berbagai persoalan pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat menjadi bintang tamu dalam siniar yang dipandu analis politik Hendri Satrio pada 16 September 2026. Menurut Budi Arie, pengalaman Jokowi yang pernah menjabat sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden menjadi modal penting yang dapat diturunkan kepada putranya. "Pak Jokowi ini orang yang berpengalaman mengelola kekuasaan. Dari mu...
Purbaya Ingin Dikenang sebagai ‘Ekonom Jagoan’

Purbaya Ingin Dikenang sebagai ‘Ekonom Jagoan’

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sosok seperti apa yang ingin dikenang generasi muda setelah masa jabatannya berakhir. Ia berharap kinerjanya sebagai Menteri Keuangan dapat membuat dirinya dikenal sebagai seorang ekonom yang mampu menghasilkan kebijakan dengan dampak nyata. Purbaya menyampaikan hal tersebut ketika ditanya mengenai legacy yang ingin ditinggalkannya dalam lima tahun mendatang. Pernyataan itu disampaikan dalam program podcast Periskop ID yang tayang 14 September 2026, sebelum pencopotan dirinya sebagai Menteri Keuangan. Purbaya mengatakan ingin dinilai sebagai "ekonom jagoan". Menurutnya, generasi muda nantinya diharapkan dapat melihat hasil dari kebijakan yang dijalankan ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Keing...
Partai Buruh Tolak Keras Ambang Batas 5 Persen, Tuntut Jadi 1 Persen

Partai Buruh Tolak Keras Ambang Batas 5 Persen, Tuntut Jadi 1 Persen

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen yang disepakati oleh koalisi partai pemerintah mendapat perlawanan keras. Delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) secara resmi menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut karena dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa wacana menaikkan PT menjadi 5 persen bertentangan dengan putusan MK yang justru mengamanatkan ambang batas parlemen di bawah 4 persen. Untuk diketahui, delapan partai yang tergabung di GKSR meliputi: Partai Hanura Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Partai Ummat Partai Bulan B...
PSI Kritik Keras Gerindra cs, ‘PT 5 Persen Diskusinya Seperti Apa? Kami Ga Tahu’

PSI Kritik Keras Gerindra cs, ‘PT 5 Persen Diskusinya Seperti Apa? Kami Ga Tahu’

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen direspons santai oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak merasa terancam dengan angka tersebut pada kontestasi pemilu mendatang. Rasa percaya diri partai berlambang mawar ini ditopang oleh tren positif elektabilitas partai. Berdasarkan rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terakhir, elektabilitas PSI telah berada di angka 4,1 persen. "Internal cukup internal yang tahu, saya kira angka 5 bukan angka menakutkan bagi PSI," tegas Bestari saat dihubungi, Kamis (17/9). Meski menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi berapapun nilai ambang batas yang ditetapkan, PSI me...
Pasal ‘Ijazah Gibran’ Jadi Senjata Denny, Aturan PKPU Ini Disorot di MK

Pasal ‘Ijazah Gibran’ Jadi Senjata Denny, Aturan PKPU Ini Disorot di MK

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dkk membawa persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu aturan yang menjadi sorotan utama pemohon adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian dokumen kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Perkara tersebut kini resmi terdaftar di MK dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 17 September 2026. MK menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 tersebut pada 21 September 2026. Dalam permohonannya, Denny dan para pemohon lain mempersoalkan ketentuan pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden. Mereka mendalilkan syarat tamat SMA atau seder...
Pujian Pak Prabowo ke Pak Pramono, Sinyal Kawin Silang Pilpres? Gerindra: Kami Buka Peluang

Pujian Pak Prabowo ke Pak Pramono, Sinyal Kawin Silang Pilpres? Gerindra: Kami Buka Peluang

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Dinamika politik menuju Pemilu dan Pilpres 2029 mulai menghangat, Gerindra secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk merangkul semua kekuatan politik, termasuk membuka peluang koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat ini berada di luar pemerintahan. Sinyal kerja sama ini mencuat tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memuji kinerja Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa partainya tidak menutup kemungkinan untuk berjalan beriringan dengan partai berlambang banteng tersebut pada kontestasi politik 2029 mendatang. "Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya kepada kekuatan politik mana pun dalam konteks 2029 untuk, katakanlah bersama-sama. Apa...
Tifa Pertanyakan Kenapa Jokowi Marah, Klaim Tak Pernah Pegang Ijazah Asli

Tifa Pertanyakan Kenapa Jokowi Marah, Klaim Tak Pernah Pegang Ijazah Asli

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, mempertanyakan alasan mantan Presiden tersebut marah terkait polemik tudingan ijazah palsu. Tifa menegaskan dirinya tidak pernah memegang maupun meneliti ijazah yang diklaim sebagai milik Jokowi. Menurut Tifa, objek yang menjadi bahan kajiannya bukan ijazah fisik Jokowi, melainkan sebuah foto atau benda digital yang beredar di media sosial. Foto tersebut, kata dia, merupakan unggahan yang dibagikan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama. "Jadi, kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, penelitian apa pun, terhadap sebuah dokumen yang diaku sebagai ijazah milik Jokowi," kata Tifa kepada awak media di Pengadilan Negeri Jak...
Bahlil Sebut Dugaan Korupsi Kader Golkar sebagai Musibah

Bahlil Sebut Dugaan Korupsi Kader Golkar sebagai Musibah

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Partai Golkar menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah salah satu kadernya, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut kasus yang menyeret sejumlah kader partainya tersebut sebagai sebuah musibah. Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Bahlil mengaku terpukul atas dugaan keterlibatan kader Golkar dalam perkara tersebut. Namun, ia mengatakan partainya akan tetap menatap ke depan dan menghargai proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Bahlil, Golkar merupakan partai dengan jumlah ka...
Jaksa Pertanyakan Sumber Dokumen yang Dianalisis Roy Suryo, Disebut Bukan dari Jokowi

Jaksa Pertanyakan Sumber Dokumen yang Dianalisis Roy Suryo, Disebut Bukan dari Jokowi

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempersoalkan sumber dokumen yang digunakan Roy Suryo untuk menganalisis ijazah S-1 Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam dakwaannya, jaksa menyebut dokumen tersebut bukan berasal dari Jokowi selaku pemilik sah dan tidak disertai proses verifikasi maupun permintaan izin. Persoalan sumber dokumen tersebut menjadi bagian dari konstruksi dakwaan jaksa dalam sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026). Jaksa menilai asal-usul dokumen yang digunakan untuk analisis menjadi bagian penting dalam perkara karena dokumen tersebut kemudian disebarkan melalui sarana teknologi informasi. Jaksa menyebut Roy menggunakan metode error leve...
Empat Orang Kepercayaan Ditangkap KPK, Nusron Wahid ‘di Ujung Tanduk’

Empat Orang Kepercayaan Ditangkap KPK, Nusron Wahid ‘di Ujung Tanduk’

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami rangkaian dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah kemungkinan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. KPK belum memastikan kapan Nusron akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menganalisis kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi berdasarkan perkembangan penyidikan. Dengan demikian, belum ada kepastian bahwa Nusron akan segera diperiksa. KPK masih menentukan pihak-pihak yang keterangannya dibutuhkan untuk membantu mengungkap konstruksi perkara. Perhatian terhadap pos...