Wednesday, September 23News That Matters

Business

PP 20/2026 Resmi Terbit, UMKM Omzet Hingga Rp500 Juta Tetap Bebas Pajak

PP 20/2026 Resmi Terbit, UMKM Omzet Hingga Rp500 Juta Tetap Bebas Pajak

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Regulasi baru ini dirancang untuk memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran. Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit. Bimo menjelaskan, sejak awal, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP 46/201...
Akses Pendidikan di Jabar Masih Terbatas, Butuh Kolaborasi Komunitas dan Masyarakat

Akses Pendidikan di Jabar Masih Terbatas, Butuh Kolaborasi Komunitas dan Masyarakat

Breaking News, Business
Wacana Berita, Bandung - Keterbatasan akses dan sarana pendidikan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat untuk berperan dalam memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, termasuk komunitas Overlanding Indonesia Daerah Jawa Barat (OI Jabar). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Kopi Darat Perdana Overlanding Indonesia Jawa Barat yang berlangsung di Laswi Heritage, Kota Bandung, Senin (8/6/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus pusat, pengurus daerah, perwakilan komunitas, serta anggota dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, OI Jabar menetapkan program donasi pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas organisasi. Program ini ditujukan untuk membantu anak-ana...
Pedagang Tahu-Tempe Tertekan, Pemerintah Pilih Jaga Rupiah Ketimbang Beri Bantuan

Pedagang Tahu-Tempe Tertekan, Pemerintah Pilih Jaga Rupiah Ketimbang Beri Bantuan

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pemerintah belum memastikan akan memberikan insentif khusus bagi pedagang tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga bahan baku akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Di tengah keluhan pelaku usaha terkait melonjaknya biaya produksi, pemerintah justru memilih fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dibanding menyiapkan bantuan langsung untuk sektor tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi ekonomi sebelum memutuskan langkah lanjutan terkait dukungan kepada pedagang tahu dan tempe. "Nanti kita lihat seperti apa ke depan. Yang jelas kan kita harapkan rupiah bisa menguat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu saja," kata Purbaya saat ditemui di Bappenas, Senin (8/6/2026). Pe...
CFX Dorong Kedaulatan Industri Kripto dengan Penguatan SDM

CFX Dorong Kedaulatan Industri Kripto dengan Penguatan SDM

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Bursa aset kripto berizin PT Central Finansial X (CFX) mempertegas komitmennya dalam mendorong pengembangan industri aset kripto nasional melalui kerja sama strategis dengan sejumlah perguruan tinggi serta pemberian penghargaan kepada pelaku industri yang dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar aset digital Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan dalam puncak penyelenggaraan CFX Crypto Conference (CCC) 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026), melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi aset keuangan digital dan aset kripto, memperkuat riset, se...
Purbaya Pastikan Tiffany & Co Kembali Beroperasi Usai Kena Sanksi Rp97,49 Miliar

Purbaya Pastikan Tiffany & Co Kembali Beroperasi Usai Kena Sanksi Rp97,49 Miliar

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengunjungi gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia untuk memastikan beroperasinya kembali gerai tersebut.  Sebelumnya, gerai tersebut disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena melakukan pelanggaran bidang kepabeanan berupa impor barang yang belum diberitahukan dan belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya.  Purbaya mengatakan, Pihak Tiffany & Co telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban tersebut termasuk pemenuhan sanksi administrasinya.  “Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundangundangan yang berlaku.” Ujar Purbaya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (8/6/2026). Atas pelanggaran tersebut, DJBC telah melakukan audit kepabeanan dan t...
Amran Ungkap Lokasi Lumbung Pangan Baru, Tak Hanya di Papua

Amran Ungkap Lokasi Lumbung Pangan Baru, Tak Hanya di Papua

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate) melalui pembukaan lahan pertanian baru di sejumlah wilayah guna mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Salah satu kawasan yang tengah dikembangkan berada di Namblong, Jayapura, Papua. Selain di Papua, pemerintah juga membuka lahan pertanian di sejumlah daerah lain, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program pengembangan lumbung pangan tidak hanya difokuskan di satu wilayah, melainkan dilakukan di berbagai daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan produksi pangan nasional. “Proyek itu (lumbung pangan) ada beberapa daerah, bukan wacana saja. Itu ada Kalimantan, ada Sumatra, ada Sulawesi,” ujar Am...
Honorer ‘Titipan’ Bebani Daerah, Mendagri Tito: Jangan Rekrutmen Lagi

Honorer ‘Titipan’ Bebani Daerah, Mendagri Tito: Jangan Rekrutmen Lagi

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan penambahan honorer bukan hanya melanggar kebijakan moratorium yang sudah berlaku, tetapi juga berpotensi menjadi “bom waktu” bagi keuangan daerah di masa mendatang. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Tito meminta kepala daerah bersikap tegas dengan tidak membuka ruang bagi perekrutan tenaga honorer baru. Ia menilai praktik tersebut akan menambah beban belanja pegawai yang pada akhirnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah. “Honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” kata Tito. Tito juga menyoroti keberadaan tenaga honorer di bidang administrasi yang dinilai kerap tidak memil...
Sektor Pertanian Raup Ekspor Rp167 Triliun, Pemerintah Wanti-Wanti Pengusaha Tak Rugikan Petani

Sektor Pertanian Raup Ekspor Rp167 Triliun, Pemerintah Wanti-Wanti Pengusaha Tak Rugikan Petani

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Rekor pencapaian fantastis pendapatan luar negeri dari sektor pertanian diyakini akan terus mengukir tren positif pada pembukuan tahun berjalan ini. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, selain berhasil mengusung swasembada pangan berkelanjutan, kali ini ingin meningkatkan pendapatan negara non pajak melalui hasil eskpor pertanian saat nilai tukar Rupiah anjllok di hadapan Dollar Amerika Serikat.  Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan situasi meningkatnya nilai tukar Rupiah seharusnya menjadi momen positif bagi para petani. Ia mengulas nilai total keuntungan ekspor dari produk pertanian pada tahun lalu sebesar ratusan triliun Rupiah kepada negara.  "Tahun lalu ekspor kita naik Rp167 triliun (produk pertanian)," jelas Amran dalam j...