WartaEkonomi, JAKARTA – Praktisi hukum Ahmad Khozinudin menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi situasi politik yang berbeda dibandingkan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menilai dukungan partai politik terhadap Gibran semakin terbatas di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataannya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (12/10/2026), Khozinudin menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai satu-satunya partai yang secara terbuka membela Gibran dalam polemik tersebut.
“Tidak ada satu pun partai yang membela Gibran,” kata Khozinudin.
Ia membandingkan posisi Gibran saat ini dengan situasinya ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Khozinudin, saat itu Gibran memiliki posisi politik yang kuat, sedangkan kini ia menilai dukungan dari partai-partai politik tidak lagi terlihat seperti sebelumnya.
“Dulu saat pilpres Gibran itu ibaratnya pangeran, hari ini Gibran itu seperti orang yang terlantar, tidak ada satu pun yang mengasuh dari partai politik kecuali satu saja PSI karena itu partai keluarga Solo,” ungkapnya.
Khozinudin juga mempersoalkan penjelasan pihak-pihak yang membela Gibran dengan mengacu pada riwayat pendidikannya hingga jenjang sarjana. Menurut dia, penjelasan tersebut belum menjawab persoalan dokumen pendidikan yang dipermasalahkan terkait pencalonan Gibran.
Baca Juga: Said Didu Respons Sikap PSI yang Berani Tantang Hak Angket Ijazah Gibran
“Jadi sebenarnya mereka itu secara implisit ya sudah mengakui mereka itu tidak punya argumentasi sehingga harus berlindung di balik berbagai apology,” ujarnya.
Selain menyoroti dukungan partai politik terhadap Gibran, Khozinudin turut mengaitkan persoalan tersebut dengan pengaruh politik Joko Widodo (Jokowi), mantan Presiden ke-7 RI.
Ia menilai melemahnya posisi politik Gibran maupun Jokowi dapat berdampak pada kelompok relawan yang selama ini mendukung keduanya. Menurut Khozinudin, kekuatan relawan tersebut berkaitan dengan keberadaan dan pengaruh politik kedua tokoh.
“Itu kan kalau Gibrannya pecah atau Jokowinya pecah secara politik, habis juga mereka. Enggak ada lagi relawan Gibran, enggak ada lagi relawan Jokowi,” tuturnya.
Dalam pernyataannya, Khozinudin juga menyinggung sejumlah kemungkinan yang menurut pandangannya dapat dihadapi Gibran, mulai dari pengunduran diri hingga pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Ia turut menyebut kemungkinan proses politik di DPR yang berkaitan dengan pemakzulan.
“Kita lihat saja nanti apakah Mas Gibran memilih untuk mundur atau memilih untuk diperiksa oleh polisi dalam kasus pidana atau memilih untuk diperiksa oleh DPR dalam konteks aktivasi pemakzulan melalui pengguliran hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Khozinudin mengenai situasi politik yang dihadapi Gibran.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan bahwa Gibran memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden ataupun bahwa proses pemakzulan terhadap dirinya telah dipastikan berlangsung.