Pemerintah kembali menghadapi desakan untuk membatalkan konser musisi internasional setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti rencana penampilan penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli. Kali ini, MUI meminta pemerintah mengambil langkah serupa dengan keputusan terhadap konser Israel Houghton dan grup musik Israel & New Breed.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai pemerintah perlu konsisten dalam menyikapi kegiatan yang melibatkan figur yang dianggap memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel. Menurutnya, sikap tersebut harus sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” ujar Sudarnoto, dikutip dari laman resmi MUI, Sabtu (10/10/2026).
Rencana konser Bocelli sendiri dijadwalkan berlangsung di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, pada 31 Oktober 2026. Penyanyi tersebut juga dijadwalkan tampil di Jakarta pada 3 November 2026.
Desakan MUI muncul setelah pemerintah menyatakan tidak akan mengizinkan konser Israel Houghton bersama grup musiknya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyampaikan bahwa kegiatan yang berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan.
Keputusan tersebut menjadi pembanding bagi MUI dalam menilai rencana konser Bocelli. Sudarnoto meminta pemerintah menerapkan sikap yang sama dan tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap kegiatan yang dinilai memiliki persoalan serupa.
Selain mendorong konsistensi kebijakan pemerintah, MUI juga menyoroti rekam jejak Bocelli yang dinilai berkaitan dengan Israel. Sudarnoto menyebut penyanyi tersebut pernah berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana di Los Angeles pada 2010 yang dikaitkan dengan dukungan bagi Israel Defense Forces (IDF).
Bocelli juga pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022. Dua aktivitas tersebut menjadi dasar sorotan MUI terhadap rencana kehadirannya di Indonesia, meskipun penilaian mengenai makna politik dari aktivitas itu merupakan bagian dari keberatan yang disampaikan pihak MUI.
Bagi Sudarnoto, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari sikap Indonesia terhadap konflik Palestina dan Israel. Ia menegaskan bahwa penolakan terhadap penjajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang harus tercermin dalam kebijakan pemerintah.
Sudarnoto turut mempertanyakan dukungan sejumlah kementerian terhadap penyelenggaraan konser Bocelli. Ia menyebut Kementerian Pariwisata mendukung acara tersebut dan menyinggung kemungkinan keterlibatan Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
MUI berpandangan bahwa pertimbangan penyelenggaraan acara internasional tidak semestinya hanya berfokus pada kepentingan hiburan atau ekonomi. Menurut Sudarnoto, pemerintah juga perlu mempertimbangkan persoalan kemanusiaan dan posisi Indonesia dalam mendukung Palestina.
“Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina,” kata Sudarnoto.
Polemik ini menempatkan pemerintah pada sorotan terkait konsistensi kebijakan terhadap konser yang dipersoalkan karena dugaan keterkaitannya dengan dukungan kepada Israel. Namun, desakan MUI terhadap konser Bocelli belum dengan sendirinya berarti pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan acara tersebut.
Dengan jadwal pertunjukan di Borobudur dan Jakarta yang telah diumumkan, keputusan pemerintah selanjutnya menjadi perhatian. MUI berharap pemerintah segera menentukan sikap dan memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.