Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026) malam, memunculkan berbagai spekulasi politik. Salah satunya terkait kemungkinan adanya pembicaraan mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Spekulasi tersebut muncul karena pertemuan berlangsung bersamaan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran. Isu pemakzulan terhadap wakil presiden itu pun menjadi perhatian setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan ijazah SMA atau sederajat.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai dugaan adanya pesan politik dalam pertemuan tertutup Jokowi dan Prabowo boleh saja menjadi bahan analisis publik. Namun, ia mengingatkan bahwa dugaan tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya karena pembicaraan keduanya berlangsung secara tertutup.
“Ya, mungkin saja ya. Mungkin saja kan kita tidak tahu hatinya Pak Prabowo seperti apa,” katanya, dilansir YouTube Kompas TV, Jumat (9/10/2026).
Mahfud menyebut spekulasi bahwa Jokowi meminta Prabowo tidak mengambil langkah tertentu terkait Gibran merupakan hal yang sah untuk dibicarakan. Meski demikian, ia menegaskan tidak ada bukti yang dapat memastikan apakah permintaan semacam itu benar-benar terjadi.
“Memang ada spekulasi, spekulasi itu sah saja, tidak melanggar pidana ketika orang mengatakan bahwa Pak Prabowo dipesan oleh Pak Jokowi agar ‘tidak gitu’ di dalam sebuah pertemuan tertutup.”
“Pertemuan tertutup itu kan tidak ada yang tahu juga, rahasia. Jadi itu spekulasi juga. Tapi tidak salah orang menganalisis begitu,” lanjutnya.
Dalam program ROSI di Kompas TV, Mahfud juga menanggapi kemungkinan Prabowo mengambil sikap terhadap wacana pemakzulan Gibran setelah bertemu Jokowi. Menurutnya, dugaan mengenai adanya pengaruh politik dari pertemuan itu belum bisa dipastikan.
Ia membandingkan spekulasi tersebut dengan anggapan bahwa rencana pergantian Kapolri berulang kali batal karena adanya pendekatan dari Jokowi maupun Gibran menjelang pergantian jabatan.
“Sama dengan spekulasi yang mengatakan bahwa Pak Prabowo selalu batal mengangkat Kapolri karena didekati oleh Pak Jokowi, menjelang penggantian didekati oleh Gibran,” ujarnya.
Baca Juga: Berbeda Partai dengan Jokowi, Bobby Nasution Ungkap Sikap yang Tak Banyak Diduga
“Itu semua kan spekulasi analisis yang masuk akal tetapi tidak ada yang bisa dibuktikan. Oleh sebab itu bisa ya bisa tidak,” pungkasnya.
Di sisi lain, Mahfud sebelumnya menilai peluang pemakzulan Gibran menghadapi tantangan politik karena koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai lebih dari 80 persen kursi DPR RI. Ia menyebut sikap Prabowo menjadi salah satu faktor penting dalam kemungkinan bergulirnya proses tersebut.