Sembilan perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau jenderal bintang dua ditempatkan di luar struktur organisasi Polri dalam mutasi yang ditetapkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 2 Oktober 2026. Sebagian besar perwira yang dipindahkan tersebut merupakan mantan kepala kepolisian daerah (Kapolda).
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Surat telegram tersebut diterbitkan pada Kamis, 2 Oktober 2026, dan menjadi dasar perubahan penugasan sejumlah perwira di tubuh Polri.
Tujuh mantan Kapolda ditugaskan di luar Polri
Dari sembilan Irjen Pol yang ditempatkan di luar struktur Polri, tujuh di antaranya merupakan Kapolda. Tiga nama yang disebut dalam informasi mutasi tersebut adalah Irjen Pol Pipit Rismanto, yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat; Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, mantan Kapolda Sumatera Barat; serta Irjen Pol Anggoro Sukartono, yang sebelumnya menduduki jabatan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penempatan di luar struktur Polri itu dilakukan setelah ketiganya dan sejumlah perwira lain mengalami mutasi berdasarkan surat telegram yang sama. Sumber tidak merinci nama dua Irjen Pol lainnya dari total sembilan perwira yang mendapat penugasan di luar struktur organisasi Polri.
Mutasi tersebut ditetapkan setelah Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Dalam rangkaian kebijakan yang sama, Kapolri juga menugaskan sejumlah perwira tinggi lain ke luar organisasi Polri, termasuk empat Komisaris Jenderal Polisi atau jenderal bintang tiga.
Mutasi mencakup 88 perwira
Secara keseluruhan, surat telegram tertanggal 2 Oktober 2026 itu memuat mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Komposisinya terdiri atas enam Komjen Pol, 51 Irjen Pol, 19 Brigjen Pol, dan 12 Kombes Pol.
Dengan jumlah 51 Irjen Pol yang masuk dalam daftar mutasi, penempatan sembilan jenderal bintang dua di luar struktur Polri menjadi salah satu bagian dari pergeseran jabatan tersebut. Mayoritas dari kelompok itu merupakan pejabat yang sebelumnya memimpin kepolisian daerah, sementara informasi mengenai penugasan baru mereka di luar struktur Polri tidak dirinci dalam sumber.