Sunday, September 27News That Matters

Business

Dari Racikan ke Pelet, Umpan Djempol Bawa Ati Ayam ke Format Umpan yang Lebih Praktis

Dari Racikan ke Pelet, Umpan Djempol Bawa Ati Ayam ke Format Umpan yang Lebih Praktis

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Membuat racikan umpan merupakan salah satu aktivitas yang sudah melekat dalam dunia memancing. Pemancing kerap mengombinasikan berbagai bahan untuk mendapatkan umpan yang sesuai dengan target ikan. Salah satu bahan yang telah lama digunakan dalam racikan umpan, khususnya untuk lele, adalah ati ayam. Berangkat dari kebiasaan tersebut, Umpan Djempol menghadirkan Pelet Siap Pakai Ati Ayam sebagai alternatif bagi pemancing yang menginginkan format umpan yang lebih praktis. Produk tersebut memiliki kandungan ati ayam yang tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Dalam peluncurannya, produk digunakan secara langsung untuk aktivitas mancing lele di arena galatama. “Bahan dasarnya sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi pemancing. Justru kare...
‘Emang Mas Gibran Mau Ngurusin Sayembara Warung Kopi Denny Indrayana?’

‘Emang Mas Gibran Mau Ngurusin Sayembara Warung Kopi Denny Indrayana?’

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Kelompok Relawan Prabowo-Gibran-Jokowi melontarkan kritik tajam terhadap gugatan yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah hukum tersebut dinilai sarat dengan muatan politik dan secara sengaja dirancang untuk menyesatkan opini publik. Perwakilan Relawan Prabowo-Gibran-Jokowi, Bill Fakih, menyoroti cacat logika hukum dalam argumentasi Denny yang menyamakan sengketa ini dengan preseden pembatalan kepala daerah oleh MK. Menurut Bill, analogi tersebut salah kaprah karena rezim Undang-Undang Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016) sangat berbeda dengan Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), termasuk pada aturan turunan KPU-nya. Lebih lanjut, Bill menegas...
Dana DHE SDA Mengalir ke Bank Swasta, OJK Ingatkan Risiko Bunga Tinggi

Dana DHE SDA Mengalir ke Bank Swasta, OJK Ingatkan Risiko Bunga Tinggi

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Relaksasi pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berpotensi memperbesar likuiditas valuta asing (valas) perbankan, termasuk bank swasta yang ditunjuk sebagai bank penempatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kebijakan yang berlaku mulai 1 September 2026 tersebut memberikan pilihan lebih luas bagi eksportir pertambangan tertentu dalam menempatkan DHE SDA. Eksportir kini dapat memilih lima bank BUMN dan 10 bank non-BUMN sebagai bank penempatan. Perluasan pilihan tersebut membuka peluang bagi bank swasta untuk menghimpun tambahan dana valas dari eksportir. “Kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap likuiditas bank yang ditunjuk untuk mengelola DHE,...
Semua Orang Bisa Ngaku Sekarang Asli, tapi Itu Bukan Pengakuan Hukum

Semua Orang Bisa Ngaku Sekarang Asli, tapi Itu Bukan Pengakuan Hukum

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti buka suara terkait persoalan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal tersebut harus diuji melalui proses hukum setelah perkara tudingan ijazah palsu dibawa ke pengadilan. Menurut Ray, berbagai pernyataan dari pihak yang menyebut ijazah mantan presiden itu asli tidak otomatis menyelesaikan persoalan secara hukum. Ia menilai pengadilan tetap perlu melihat dan menguji objek yang menjadi dasar perkara. Baca Juga: PDIP: Pendidikan Gratis Itu Sangat Mungkin Asalkan Prabowo Bubarkan Kopdes dan MBG Ray menegaskan, status asli atau palsu sebuah dokumen tidak cukup ditentukan hanya melalui pengakuan seseorang. "Maka pertimbangan asli atau tidak itu har...
Relawan Menantang Denny Indrayana Gugat Ijazah SMA Prabowo

Relawan Menantang Denny Indrayana Gugat Ijazah SMA Prabowo

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menggugat keabsahan ijazah SMA/sederajat dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK) memantik reaksi keras. Kelompok Relawan Prabowo-Gibran-Jokowi menilai manuver tersebut bukan sekadar langkah hukum biasa, melainkan sarat akan penggiringan opini negatif yang menyesatkan publik. Perwakilan Relawan Prabowo-Gibran-Jokowi, Bill Fakih, menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, ia menggarisbawahi taktik Denny yang sempat menggelar "sayembara" pembuktian ijazah sebagai tindakan yang melampaui batas kepatutan. "Membuat sayembara untuk menuntut Mas Gibran memperlihatkan ijazah itu sangat tidak sopan dan ti...
Karhutla Meluas, OJK Pantau Risiko Kredit Bank di Wilayah Terdampak

Karhutla Meluas, OJK Pantau Risiko Kredit Bank di Wilayah Terdampak

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mencermati potensi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap sektor perbankan, terutama bank yang memiliki eksposur besar di wilayah dan sektor ekonomi terdampak. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan karhutla yang terjadi secara luas di Kalimantan secara historis tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memicu dampak sosial dan ekonomi. “Karhutla yang terjadi secara luas di Kalimantan secara historis berdampak luas pada ekosistem, sosial dan ekonomi,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Senin (31/9/2026). Menurutnya, dampak tersebut antara lain berupa kerusakan hutan dan ekosistem, kerugian aset, serta penurunan aktivitas ekonomi. Sejumlah sektor jug...
Pemprov Pemprob DKI dan KPK Ajak Generasi Muda Belajar Antikorupsi Sejak Dini

Pemprov Pemprob DKI dan KPK Ajak Generasi Muda Belajar Antikorupsi Sejak Dini

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Safari Integritas di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026), untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada anak muda sejak dini. Mengusung tema “Jujur Itu Petualangan, Integritas Itu Kebiasaan”, kegiatan tersebut diikuti jajaran Inspektorat DKI, Dharma Wanita Persatuan, pengelola Taman Margasatwa Ragunan, serta ratusan pelajar dari sejumlah sekolah di Jakarta. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan Ragunan dipilih karena Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan menjadi unit pertama di DKI Jakarta yang meraih predikat ganda Zona Integritas, yakni Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (...
Super El Nino Mulai Melanda, OJK Soroti Ancaman NPL Perbankan

Super El Nino Mulai Melanda, OJK Soroti Ancaman NPL Perbankan

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Fenomena Super El Nino yang mulai memasuki Indonesia sejak Juli 2026 menjadi salah satu risiko yang dicermati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri perbankan. Cuaca yang lebih kering dan musim kemarau berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas sektor riil hingga menekan kualitas kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan El Nino perlu diperhatikan dari perspektif sektor keuangan karena termasuk dalam risiko iklim (climate risk). Dampaknya dapat merambat dari sektor riil ke sektor keuangan dan memengaruhi kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, hingga permodalan bank. “Fenomena El Nino perlu menjadi salah satu risiko yang patut dicermati, khususnya karena berpotensi menyebabkan kondisi cuaca yang leb...
Tidak Ada Garansi NasDem Duduk di Parlemen karena Kesombongan Itu dan Akhirnya Gugurlah

Tidak Ada Garansi NasDem Duduk di Parlemen karena Kesombongan Itu dan Akhirnya Gugurlah

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Usulan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk menaikkan parliamentary threshold menjadi 7 persen mendapat kritik dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus. Bestari menyoroti pernyataan elite politikus itu yang menyebut mereka siap menanggung risiko tidak masuk parlemen apabila ambang batas tersebut benar-benar diterapkan. Baca Juga: UU Pemilu dalam Bidikan NasDem, Surya Paloh: Harus Diprioritaskan dibanding Undang-undang Lain Bagi Bestari, persoalan utamanya bukan terletak pada kesanggupan sebuah partai menerima risiko gagal lolos ke Senayan. Ia justru mempertanyakan dampaknya terhadap suara masyarakat yang memilih partai tersebut. "Tidak ada garansi mereka duduk di parlemen karena kesombongan itu, dan akhirnya gugurlah...
Jatuh Tempo 25 September 2026! Cicilan Pertama Kopdes Merah Putih Tembus Rp37 Triliun

Jatuh Tempo 25 September 2026! Cicilan Pertama Kopdes Merah Putih Tembus Rp37 Triliun

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp37 triliun untuk membayar cicilan pertama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Namun, pembayaran belum dapat dilakukan karena Kementerian Keuangan masih menunggu tagihan resmi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan cicilan tersebut akan jatuh tempo pada 25 September 2026. Mekanisme pembayarannya mengacu pada PMK Nomor 15 Tahun 2026. "Nanti Kemenkeu akan membayar setelah adanya tagihan dari Himbara," ujar Frans dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026). Tagihan Himbara baru dapat diproses setelah bank menerima dokumen dari Agrinas Pangan Nusantara dan Kementerian Koperas...