Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan negeri dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi tidak serta-merta membutuhkan anggaran baru di luar belanja pendidikan pemerintah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah kini justru sedang menyusun desain besar untuk mengatur pemanfaatan anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp824 triliun dalam RAPBN 2027.
Suahasil menjelaskan, angka tersebut merupakan keseluruhan anggaran pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, dana tersebut tidak berada dalam satu pos khusus untuk membiayai program pendidikan gratis yang diinginkan Prabowo.
“Rp 824 triliun. Nah kita melihat bahwa 824 triliun ini kan ada yang di pusat, ada yang termasuk APBD,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia (BI), dikutip Minggu (26/9/2026).
Anggaran pendidikan dari pemerintah pusat nantinya tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga yang menangani sektor pendidikan. Di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta instansi terkait lainnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melihat kembali keseluruhan ekosistem pendidikan sebelum menentukan skema pendidikan gratis. Suahasil mengatakan Presiden meminta penyusunan grand design agar anggaran pendidikan yang sudah besar dapat digunakan dengan desain yang lebih menyeluruh.
“Nah, kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA score kita sekian, dan seterusnya. Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Grand design, coba lihat lagi, uang Rp 824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil,” paparnya.
Menurut Suahasil, pemerintah tidak hanya mengelola pendidikan melalui sekolah umum dan perguruan tinggi. Saat ini terdapat berbagai program dan lembaga dalam ekosistem pendidikan nasional yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
“Ada ekosistem yang luar biasa, ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua adalah arahan yang sangat-sangat penting dari Bapak Presiden kita. Kita sedang kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,” jelasnya.
Ekosistem tersebut mencakup pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Terintegrasi, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Seluruh program tersebut perlu diperhitungkan ketika pemerintah menyusun desain baru pembiayaan pendidikan.
Rencana pendidikan gratis sendiri sebelumnya disampaikan langsung oleh Prabowo. Ia menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus ditanggung pemerintah.
“Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, Jumat (18/9/2026).
Baca Juga: Prabowo Sebut Perda Bakar Lahan ‘Menipu’, Hak Istimewa Presiden Dicolek
Prabowo juga mengatakan pemerintah memiliki anggaran untuk merealisasikan rencana tersebut. Ia bahkan menjawab keraguan mengenai sumber pendanaan dengan menyebut kekayaan negara yang berhasil dikembalikan dari tindak pidana korupsi dapat diarahkan untuk membiayai pendidikan.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” kata Prabowo.
Namun, pernyataan mengenai ketersediaan anggaran tersebut belum berarti mekanisme pendidikan gratis telah selesai ditetapkan. Pemerintah masih perlu menentukan bagaimana anggaran pendidikan yang tersebar di pusat dan daerah serta berbagai program pendidikan dapat diintegrasikan dengan kebijakan baru tersebut.
Suahasil menegaskan pemerintah saat ini masih mengerjakan rancangan tersebut. Pemerintah juga perlu melihat hasil yang ingin dicapai, mulai dari tingkat partisipasi pendidikan hingga kualitas pembelajaran, sebelum menentukan desain pembiayaan yang akan diterapkan.
Artinya, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan adanya anggaran, tetapi juga menentukan cara membaginya agar kebijakan pendidikan gratis dapat berjalan tanpa mengganggu berbagai program pendidikan lain yang sudah berjalan. Besarnya anggaran pendidikan menjadi modal, tetapi desain penggunaannya tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.