Business

Wacana Berita, Jakarta - Partai NasDem mulai mendorong diprioritaskannya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menilai regulasi tersebut memiliki posisi strategis sehingga layak ditempatkan di atas sejumlah pembahasan undang-undang lainnya. Bagi Paloh, aturan pemilu bukan sekadar salah satu produk legislasi biasa. Aturan tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga setiap perubahan terhadapnya akan memiliki dampak terhadap proses demokrasi di Indonesia. Baca Juga: Hasil Survei Pemilu Israel 2026: Netanyahu Kalah! Karena itu, ia meminta anggota dewan melihat kembali skala prioritas pembahasan undang-undang. Paloh tidak bermaksud menyebut aturan lain tidak penting, tetapi menilai aturan pemilu mem...

Wacana Berita, Jakarta - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo KH Hasan Abdullah Sahal melontarkan sejumlah guyonan dalam pidatonya di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan 100 tahun Gontor di Ponorogo, Sabtu (15/9/2026). Dalam sambutannya, Kiai Hasan menyinggung soal kedatangan Prabowo yang telah lama dinantikan. Ia juga melontarkan guyonan tentang istilah "cari muka" yang mengundang tawa para tamu. Kiai Hasan mengatakan dirinya sudah lama memikirkan kedatangan Prabowo ke Gontor setelah sebelumnya membicarakan rencana tersebut. Ia kemudian bergurau bahwa dirinya akan merasa malu jika Prabowo tidak hadir dalam acara tersebut. Ia lalu mengaitkan istilah "cari muka" dengan sejumlah kondisi yang menurutnya kerap terjadi di masyarakat. Mulai d...

Wacana Berita, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang reshuffle kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya guna mengevaluasi kinerja para menteri. Merespons sinyal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar evaluasi kabinet didasarkan pada parameter yang terukur dan memastikan tidak ada lagi jajaran menteri yang terseret pusaran korupsi. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa ketegasan kepemimpinan presiden sangat krusial dalam menyeleksi figur yang akan menduduki kursi kementerian. "Mendoakan Presiden bisa bijak mencari pembantu. Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi. Pengawasan dan kepemimpinan mesti tegas dan bisa mencegah korupsi," ujar Mardani kepada wartawan, Minggu (2...

Wacana Berita, Jakarta - Terdakwa Kasus Tudingan Ijazah Palsu Joko Widodo (Jokowi) Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa secara terbuka memberikan tantangan kepada mantan presiden tersebut untuk menunjukkan ijazah yang disebut sebagai miliknya di hadapan persidangan. Dokter Tifa mempertanyakan dasar perkara yang menjerat dirinya. Ia menilai terdapat perbedaan antara dokumen yang menjadi objek kajiannya dengan ijazah fisik yang disebut sebagai milik Jokowi. Baca Juga: NasDem Ingin Kebut Revisi Aturan Pemilu, Surya Paloh: Tahun Ini Selesai, Jauh Lebih Baik "Pak Jokowi yang saya hormati, kalau memang Anda punya ijazah, tunjukkan kepada kami," kata Dokter Tifa, dikutip Senin (21/9/2026). Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang disoroti dalam sikapnya terhadap perkara...

Wacana Berita, Jakarta - Hasil Pilpres 2029 Terancam Tidak Sah Secara, Begini Alasannya... Wacana baru terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang mengharuskan dukungan minimal dari dua partai politik pemilik kursi di DPR menuai kritik tajam. Wacana ini dinilai tidak berdasar, melanggar konstitusi, dan berpotensi merusak iklim demokrasi jelang Pilpres 2029. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menegaskan bahwa wacana tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan secara terang-terangan menabrak putusan konstitusi yang sudah ada. "Wacana ini tanpa memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, secara materiil, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkannya jika d...

Wacana Berita, Jakarta - Dua tokoh nasional dan praktisi hukum senior, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan eks Menkopolhukam Mahfud MD, mengaku tak percaya jika Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak mengetahui skandal dugaan gratifikasi pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. Kecurigaan ini mencuat lantaran lima dari delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK merupakan lingkaran dalam sang menteri. Keempat orang tersebut disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Muhammad Fakhry, Arif Sugiyanto, dan Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq). Sementara satu tersangka lainnya adalah anak buah langsung Nusron, yakni Lampri, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementeri...

Wacana Berita, Jakarta - Pakar Hukum Tata Begara Denny Indrayana buka suara terkait dengan kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kasus Ijazah Jokowi. Menurutnya, kehadiran mantan presiden itu dalam persidangan perkara tudingan ijazah palsu jauh lebih penting dibandingkan persoalan berapa kali mantan kepala negara tersebut datang ke pengadilan. Bagi Denny, jumlah kehadiran bukan persoalan utama. Ia justru menyoroti pentingnya realisasi janji pihak politikus itu untuk hadir secara langsung dalam persidangan yang melibatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Baca Juga: Beda Sikap Rocky Gerung ke Prabowo dan Jokowi, PSI: Memang Tidak Suka Saja "Kalau hukum acara saya tidak merasa datangnya berapa kali yang penting, beliau datang itu yang jauh le...

Wacana Berita, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali membuka pendaftaran program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahap 3 Tahun 2026. Proses pemanggilan dan konfirmasi kesediaan calon peserta melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) dibuka hingga Senin (21/9/2026). Berdasarkan surat Kemendikdasmen Nomor 1026/B/B2/GT.00.02/2026, kuota calon peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 3 mencapai 29.151 orang. Program PPG bagi Guru Tertentu sebelumnya dikenal dengan nama PPG Dalam Jabatan. Guru yang dapat mengikuti program ini harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan Kemendikdasmen. Syarat Peserta PPG Guru Tertentu Tahap 3 Calon peserta PPG Guru Tert...

Wacana Berita, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendorong anggota dewan untuk tidak menunda pembahasan revisi daru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, proses pembahasan aturan yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemilu tersebut justru akan lebih baik jika dapat diselesaikan pada tahun ini. Bagi Paloh, momentum untuk membenahi aturan kepemiluan tidak perlu menunggu hingga tahun depan apabila seluruh proses pembahasan sudah dapat dimulai. Baca Juga: Irma NasDem: Jangan 'Baper' Lihat Jokowi Makin Aktif di Politik "Saya pikir banyak waktu kan kita sebenarnya, tapi tahun ini bisa diselesaikan kan jauh lebih baik. Kenapa kita harus tunggu tahun depan misalnya?" ujar Surya Paloh, dikutip Senin (21/9/2026). NasDem ingin revisi aturan ters...