Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mengingatkan agar anak muda lulusan sekolah luar negeri tidak mengalami persoalan serupa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pengakuan ijazah.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli yang menyoroti persoalan aturan dan dugaan keistimewaan yang diterima Gibran.
Faldo mengatakan, jalur pendidikan yang ditempuh Gibran bukan hanya digunakan oleh dirinya. Menurut dia, terdapat kader partai politik lain yang juga menempuh jalur pendidikan serupa.
“Jangan bikin anak-anak muda menemui hal serupa. Banyak kok kader PDIP dan PKS yang ikut jalur pathway seperti Mas Gibran,” kata Faldo Maldini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks polemik pengakuan ijazah Gibran. Faldo menilai persoalan itu jangan sampai menimbulkan kekhawatiran bagi anak muda yang menempuh pendidikan melalui jalur pendidikan luar negeri.
Menanggapi pernyataan Faldo, Guntur Romli menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada jalur pendidikan luar negeri, melainkan pada penerapan aturan dan pentingnya memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Kalau kita bicara aturan, tapi aturan sudah dibengkokkan, kita harus pulihkan kepercayaan masyarakat. Asal aturan jangan dimanipulasi seperti yang dilakukan Gibran,” kata Guntur.
Guntur juga menolak anggapan bahwa polemik yang melibatkan Gibran dapat mewakili persoalan yang dihadapi seluruh lulusan luar negeri. Ia menyebut banyak orang menempuh proses penyetaraan ijazah sesuai ketentuan.
Menurut Guntur, lulusan luar negeri yang menjalani penyetaraan ijazah tidak semestinya disamakan dengan kasus Gibran yang menjadi sorotan publik.
“Gibran ini enggak mewakili siapa pun. Banyak kok lulusan luar negeri yang ikut penyetaraan, tapi karena dia lulus dan punya ijazah asli. Kalau Gibran enggak punya, jangan bawa-bawa lulusan anak luar negeri. Gibran itu enggak mewakili anak muda lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Guntur menyinggung perbedaan waktu proses penyetaraan ijazah yang menurutnya dialami Gibran dibandingkan dengan proses yang dijalani masyarakat pada umumnya.
Ia mengklaim proses penyetaraan ijazah Gibran berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan prosedur yang biasa dijalani pemohon lain.
“Dia anak presiden, punya privilese. Coba kalian tanya proses penyetaraan berapa lama? Tiga minggu, Gibran itu cuma sehari. Jutaan anak muda enggak akan pernah dapat privilese kayak Gibran,” kata Guntur.
Pernyataan Guntur tersebut merupakan kritik politik terhadap proses penyetaraan ijazah Gibran dan dugaan adanya perlakuan istimewa. Klaim mengenai durasi proses penyetaraan tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen dan keterangan resmi dari instansi terkait.
Polemik ini memperlihatkan perbedaan pandangan antara PSI dan PDIP dalam menanggapi persoalan pendidikan Gibran. Faldo menekankan agar anak muda yang menempuh jalur pendidikan luar negeri tidak ikut terdampak, sedangkan Guntur menyoroti transparansi penerapan aturan dan kesetaraan perlakuan dalam proses administrasi pendidikan.