Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, meminta semua pihak menghormati kontrak komersial penjualan gas menyusul keputusan Indonesia memangkas ekspor gas ke negara tersebut. Singapura juga menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak yang berlaku.
“Kemarin, Indonesia mengumumkan pemotongan ekspor gasnya ke Singapura. Sekarang, pasokan gas tersebut terikat oleh kontrak-kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menghormati komitmen mereka, dan pengimpor gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya di bawah kontrak-kontrak ini,” ujar Wong dalam acara People’s Action Party (PAP) Awards & Conference 2026, Minggu (25/10/2026).
Wong mengatakan, dampak pemangkasan pasokan gas dari Indonesia terhadap kebutuhan energi Singapura relatif terbatas. Berdasarkan data Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA), volume yang dipangkas tersebut mencakup kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian Singapura.
Padahal, mayoritas pembangkit listrik di Singapura masih menggunakan gas alam, dengan kebutuhan keseluruhan melampaui 1.000 billion British thermal units per day (BBTUD).
Wong menegaskan, Singapura telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi risiko gangguan pasokan gas, salah satunya melalui investasi terminal gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) agar dapat mengimpor gas dari berbagai negara tanpa bergantung pada jaringan pipa.
“Pada saat yang sama, kita telah bersiap menghadapi risiko seperti itu. Itulah sebabnya kita berinvestasi pada terminal LNG (gas alam cair) untuk mengimpor gas alam dari berbagai negara tanpa harus bergantung pada jalur pipa. Jadi ini memberi kita lebih banyak opsi untuk mengelola gangguan apa pun pada pasokan gas kita,” ungkap Wong.
Selain memperluas sumber pasokan gas, pemerintah Singapura juga menjajaki energi alternatif untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional.
“Kita juga membutuhkan sumber daya listrik yang lebih bersih untuk menyediakan listrik yang andal sepanjang waktu (24 jam). Dan itulah sebabnya kami mempelajari secara serius potensi energi nuklir,” tegasnya.
Meski demikian, Wong menekankan bahwa keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi opsi energi nuklir. Pemerintah Singapura, menurut dia, akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi setiap pilihan sebelum mengambil keputusan.
“Keselamatan harus menjadi yang utama. Namun kita tidak boleh menyampingkan suatu pilihan hanya karena pilihan itu sulit atau kontroversial. Kita harus menilai risiko dan pertimbangannya (trade-offs) secara cermat, melibatkan rakyat Singapura, dan pada akhirnya membuat keputusan yang tepat untuk mengamankan masa depan energi kita,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menjelaskan, pemangkasan ekspor gas ke Singapura dilakukan untuk menjamin keandalan dan keberlanjutan pasokan gas bagi kebutuhan kelistrikan dalam negeri.
Indonesia mengurangi volume ekspor gas sebesar 31 BBTUD, yang terdiri atas 15 BBTUD dari wilayah Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra.
Baca Juga: Singapura Tak Khawatir Indonesia Pangkas Ekspor Gas, Tan See Leng Ungkap Dampaknya
Baca Juga: Kedubes Singapura Bantah Isu Pertemuan Dubes dengan Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani
“Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” ujar Djoko di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM, di The Westin, Jakarta, Jumat (24/10/2026).
Djoko merinci, pengurangan pasokan dari Sumatra berasal dari Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Penyesuaian ekspor tersebut hanya menyasar Singapura karena infrastruktur pipa yang digunakan untuk mengirimkan gas terhubung langsung ke negara tersebut.
“Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja,” jawab Djoko saat menanggapi pertanyaan mengenai potensi penyesuaian ekspor gas ke negara tetangga lainnya.