Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, mengkhawatirkan polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendorong pergantian kekuasaan.
Ia menduga persoalan yang mencuat terkait dokumen pendidikan Gibran tidak hanya bertujuan mendiskreditkan Gibran dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Bestari menyampaikan kekhawatiran tersebut saat membahas dugaan operasi politik di balik polemik ijazah Gibran dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, perkembangan persoalan tersebut menunjukkan adanya dimensi politik yang lebih luas daripada sekadar persoalan dokumen pendidikan.
“Saya khawatir bahwa ini agenda tertentu dari orang-orang yang berkepentingan dan menunggangi tadi untuk segera bisa mengganti kekuasaan,” ujar Bestari.
Ia menilai, dugaan adanya kepentingan politik itu perlu dicermati karena polemik ijazah Gibran telah berkembang ke ranah politik. Bestari juga menyinggung adanya pertemuan dengan sejumlah partai politik yang menurutnya memperkuat kecurigaannya terhadap arah perkembangan isu tersebut.
“Jadi karena sudah masuk ke ranah-ranah politik, ada yang sudah bertemu dengan partai A, partai B, ya kan sudah politis, masa bukan politik?” tanya politisi PSI retorika.
Meski menyampaikan kecurigaan, Bestari tidak menyebutkan secara spesifik partai politik atau pihak yang menurutnya memiliki agenda tersebut. Pernyataannya itu merupakan penilaian politiknya terhadap perkembangan polemik ijazah Gibran, bukan bukti bahwa telah terjadi upaya terorganisasi untuk mengganti kekuasaan.
Pandangan Bestari sejalan dengan pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyinggung dugaan operasi politik di balik polemik ijazah dirinya dan Gibran. Bestari menduga isu tersebut tidak berhenti pada upaya mendiskreditkan kedua tokoh itu, tetapi berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan yang lebih besar.
Baca Juga: Jimly Minta Publik Move On dari Polemik Ijazah Gibran: Tidak Usah Baper
Namun, dugaan tersebut mendapat tanggapan dari kuasa hukum pelapor surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, Azam Khan. Dalam program yang sama, Azam mempertanyakan pihak-pihak yang dituding menunggangi polemik dan meminta agar mereka disebutkan secara jelas.
Azam juga menegaskan bahwa laporan yang diajukannya berfokus pada pemeriksaan keaslian surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, proses hukum perlu dibiarkan berjalan untuk mengetahui apakah dokumen tersebut asli atau bermasalah, bukan langsung dikaitkan dengan tujuan pemakzulan Wakil Presiden.
Sementara itu, penyelidikan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran masih menjadi perhatian publik. Bareskrim Polri sebelumnya menggelar perkara khusus terkait kasus tersebut pada Rabu (21/10/2026).
Proses hukum itu menjadi bagian penting untuk menguji persoalan dokumen yang dipersoalkan, sedangkan dugaan adanya agenda politik di baliknya masih menjadi perdebatan antara pihak-pihak yang menyampaikan pandangan berbeda