Profesor politik dari UIN Jakarta, Saiful Mujani, angkat suara terkait viralnya surat yang menyinggung pengangkatan dua anak Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya.
Isu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, profesionalitas, dan potensi konflik kepentingan dalam pengisian jabatan publik.
Melalui media sosialnya, Saiful menyampaikan kritik terhadap situasi tersebut dengan menyinggung pengangkatan anggota keluarga sebagai penasihat pejabat negara.
“Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri haji …. dunia udah dekat kiamat,” tulis Saiful Mujani di media sosialnya.
Dua anak Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, diketahui tercantum dalam daftar tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya.
Informasi tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai proses pengangkatan serta dasar penentuan kompetensi para tenaga ahli tersebut.
Pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan menjadi perhatian ketika terdapat hubungan keluarga antara pejabat yang berwenang dan pihak yang diangkat.
Kondisi ini dapat memunculkan persepsi konflik kepentingan, terutama apabila proses seleksi dan kualifikasi pihak yang bersangkutan tidak dijelaskan secara terbuka.
Dalam konteks tersebut, transparansi mengenai mekanisme rekrutmen, persyaratan jabatan, kompetensi, serta dasar penetapan tenaga ahli menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.