Di panggung depan pertunjukan politik nasional, mulai tampak panas dingin hubungan antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto. Secara formal dan simbolik, keduanya masih bersahabat namun di balik layar, keduanya diduga mengalami keretakan hingga membuat adanya rencana cadangan dari Jokowi.
Dikutip Senin (19/10/2026) Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensa) menyebut mantan presiden itu secara formal dan simbolik masih memosisikan dirinya sebagai patron utama yang mendukung penuh keberlangsungan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Bukan Lagi Urusan Pribadi, Sikap Jokowi ke Prabowo Berubah Setelah Ada ‘Penyerangan’ ke Gibran
Namun menurutnya, di balik layar kemesraan koalisi tersebut, para pengamat membaca adanya pergerakan senyap yang mengindikasikan bahwa sang mantan presiden tengah menyusun rencana cadangan atau ‘Plan B’.
Hensa memperingatkan publik agar tidak terbuai oleh narasi kerukunan elite semata. Berbekal insting politiknya yang tajam selama lebih dari sepuluh tahun berkuasa, mantan presiden itu disinyalir menyadari betul bahwa tidak ada jaminan keamanan mutlak dalam politik, terlebih saat kekuasaan eksekutif tidak lagi berada di genggamannya.
Ia juga mengakui bahwa hingga detik ini, belum ada deklarasi perlawanan atau manuver perpecahan terbuka yang ditunjukkan oleh Solo. Namun, langkah-langkah antisipatif yang tengah dibangun oleh politikus itu mencerminkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap dinamika pemerintahan baru.
“Jokowi memang sejauh ini masih mendukung Prabowo-Gibran. Tapi melihat langkahnya sekarang, saya melihat dia mungkin juga sudah mulai mempertimbangkan rencana lain. Dilihat saja apa yang akan ia lakukan bersama PSI,” kata Hensa dikutip, Senin (19/10/2026).
Pernyataan Hensa ini menyoroti ambivalensi sikap dari Jokowi. Dukungan publik yang terus ia berikan kepada presiden merupakan instrumen wajib untuk memastikan stabilitas kabinet, di mana putranya menduduki kursi orang nomor dua.
Akan tetapi, tekanan politik dari berbagai arah—terutama gelombang wacana pemakzulan anaknya—membuat mantan presiden itu tidak bisa sepenuhnya menyerahkan nasib politik keluarganya hanya pada iktikad baik koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hal ini masuk ke dalam kalkulasi strategi sang mantan kepala negara. Keberadaan partai itu disiapkan sebagai pangkalan militer politik (sekoci) bagi Jokowi.
Jika di kemudian hari dinamika internal koalisi ternyata tidak lagi sejalan dengan kepentingan pertahanan dinasti, atau jika anaknya didorong ke tepi jurang politik, partai itu diproyeksikan akan langsung bermanuver menjadi kendaraan perlawanan.
Sebelumnya, Jokowi juga telah menuding polemik ijazah yang menyeret keluarganya adalah ulah pihak luar yang ingin menjatuhkannya.
Baca Juga: Mulai Lupakan Prabowo, Pengamat Sebut Jokowi Menolak Diam dan Bangun Arena Politik Baru dengan PSI
“Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang. Saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” ungkap Jokowi.