Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Dr. Tri Andika, menyoroti disparitas tajam antara hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait elektabilitas serta tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan rilis PPI, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo berada di angka 65,4 persen dengan elektabilitas mencapai 31,6 persen. Sebaliknya, temuan SMRC menunjukkan anomali dengan menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas (35,5 persen), sementara elektabilitas Prabowo tercatat merosot ke angka 9,8 persen.
Tri Andika menilai temuan PPI mengenai tingginya kepuasan masyarakat masih sangat rasional, mengingat dampak langsung dari berbagai program bantal ekonomi di tingkat daerah.
“Di tengah gempuran opini publik, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terbilang cukup tinggi dan masuk akal. Masyarakat di daerah merasakan langsung bantalan subsidi di tengah tekanan ekonomi global, mulai dari subsidi BBM Pertalite, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat,” ujar Tri Andika, Senin (19/10/2026).
Soroti Beda Metode Tatap Muka dan Telepon
Tri menggarisbawahi adanya perbedaan mendasar pada teknik pengambilan data yang diterapkan kedua lembaga survei. PPI menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung yang dinilai memiliki tingkat keakuratan dan objektivitas lebih teruji.
Di sisi lain, SMRC dominan menggunakan wawancara via sambungan telepon terhadap 1.013 dari total 1.213 responden.
“Survei berbasis telepon memiliki karakter tersendiri, terutama terkait tingkat respons (response rate), profil demografi responden, hingga kedalaman jawaban. Karakter ini tentu tidak selalu sebanding dengan wawancara tatap muka secara langsung,” jelasnya.
Selain faktor metodologi, Tri menanggapi klaim SMRC mengenai penurunan elektabilitas petahana sebesar 19 poin dalam kurun waktu sekitar empat bulan (dari 33,3 persen menjadi 14,5 persen).
Menurut analisis IPS, penurunan elektoral sedalam itu terbilang tidak lazim dialami oleh seorang presiden yang sedang menjabat tanpa dipicu oleh peristiwa luar biasa (extraordinary event).
“Pergeseran elektoral sebesar itu membutuhkan penjelasan kausalitas yang kuat. Tidak cukup jika hanya diasosiasikan secara sederhana dengan fluktuasi kepuasan publik,” tegas Tri.