Praktisi hukum tata negara sekaligus aktivis Syukur Mandar mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) dalam polemik dugaan ketiadaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai MK terlalu jauh masuk ke ranah politik praktis melalui putusan yang berkaitan dengan dokumen kelulusan Gibran.
Kritik tersebut disampaikan Syukur dalam forum urun rembuk yang disiarkan melalui kanal YouTube Sinkos Indonesia, Jumat (9/10/2026). Ia menyebut langkah MK dalam perkara tersebut sebagai bentuk “kegenitan” yang berpotensi memicu kegaduhan politik.
Menurut Syukur, putusan MK yang menyatakan dokumen kelulusan Gibran “tidak ditemukan” tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, ia menilai putusan tersebut dapat memicu manuver berbagai partai politik.
“Mari kita selami kenakalan MK ini. Kegenitan MK masuk di pusaraan politik. MK agak genit dalam soal ini, melempar racun tikus. Kemudian partai beramai-ramai mencoba untuk memakannya. Dan akhirnya, kita rakyat harus sibuk mendandani kepentingan partai,” ujar Syukur.
Ia juga mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) MK maupun pihak pemohon dalam perkara tersebut. Menurut Syukur, sejak awal terdapat persoalan mengenai kewenangan untuk mengadili perkara administrasi semacam ini.
Di sisi lain, Syukur menilai MK sebelumnya pernah menjadi instrumen politik ketika putusannya membuka jalan bagi pencalonan Gibran. Kini, ia melihat pertimbangan dalam putusan terbaru berpotensi dimanfaatkan oleh elite politik untuk mendorong wacana pemakzulan wakil presiden.
Syukur menyebut sejumlah elite mulai bermanuver dan berebut pengaruh di tengah polemik tersebut. Ia mengkhawatirkan dinamika politik itu membuat perhatian publik dan pemerintah teralihkan dari persoalan yang lebih mendasar.
Menurut dia, masalah pendidikan, kesehatan, dan penurunan daya beli masyarakat seharusnya mendapat perhatian lebih besar. Ia menyayangkan energi bangsa justru terkuras untuk memperdebatkan posisi politik di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kritik Syukur juga menyasar komposisi kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kabinet saat ini bukan hanya gemuk, melainkan sudah memasuki kategori “obesitas” karena dianggap lebih merepresentasikan kepentingan koalisi elite partai daripada upaya meningkatkan kemakmuran rakyat.
“Anda tahu kan kalau orang obesitas, saking gemuknya dia ngurusi dietnya, ngurusi pola makannya. Sampai pejabatnya tambah gemuk, rakyatnya tambah kurus,” tegasnya.
Baca Juga: Syahganda Sarankan Anies Baswedan Terima Jika Prabowo Tawari Posisi Menteri
Menutup pernyataannya, Syukur menyampaikan sindiran terkait kemungkinan manuver partai politik dalam isu pemakzulan Gibran. Ia menilai partai yang tidak terlalu dekat dengan Presiden Prabowo berpotensi ikut memperebutkan posisi tersebut.
“Kalau partai yang berebut posisi itu, yang paling mungkin adalah partai yang tidak terlalu dekat dengan presiden (Prabowo). Pesan saya, supaya (Gibran) tidak terancam dimakzulkan, Presiden Jokowi berhenti (diam) saja di Solo, jangan ke mana-mana,” pungkasnya.