Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah isu bahwa perombakan kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk menjauhkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari pemerintahan. Ia menegaskan kabar mengenai upaya “mempreteli” orang-orang yang dikaitkan dengan Jokowi tidak benar.
“Nggak ada. Nggak ada isu mempreteli, beritanya nggak benar,” kata Bambang saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Bambang sebut kabinet tetap solid
Menurut Bambang, pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak berkaitan dengan upaya memutus hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Ia menyebut perubahan posisi tersebut sebagai pergantian biasa dalam pemerintahan.
“Kita tetap solid kok. Tidak ada kaitannya dengan dengan hal mempreteli. Itu itu hanya pergantian biasa saja,” ujar Bambang.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons isu yang mengaitkan reshuffle dengan posisi sejumlah tokoh yang disebut memiliki hubungan dengan pemerintahan atau lingkaran politik Jokowi. Isu itu mencuat bersamaan dengan perubahan pada posisi Kapolri serta menteri koordinator.
Perubahan posisi yang menjadi sorotan
Dalam isu yang dibantah Bambang itu, pergantian Kapolri disebut menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan. Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Perubahan lain yang turut dikaitkan dengan isu tersebut adalah pergantian Pratikno oleh Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Dua perubahan itu kemudian dipersepsikan sebagai bagian dari upaya menjauhkan Jokowi dari pemerintahan Prabowo.
Namun, Bambang menolak tafsir tersebut. Ia tidak mengaitkan pergantian Kapolri maupun perubahan jabatan menteri dengan agenda untuk menyingkirkan atau mengurangi pengaruh pihak-pihak yang disebut dekat dengan Jokowi.
Ia kembali menekankan bahwa pemerintahan Prabowo tetap berada dalam kondisi solid. Bagi Bambang, perubahan jabatan dalam kabinet dan institusi terkait merupakan bagian dari pergantian biasa, bukan langkah untuk “mempreteli” unsur tertentu dalam pemerintahan.