Pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Trunojoyo 1 atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Prabowo Subianto disebut bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, rencana pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut telah disiapkan Prabowo sejak lama. Namun, menurut Mahfud, rencana itu sempat gagal dieksekusi hingga tiga kali karena adanya berbagai intervensi politik.
Mahfud menyebut salah satu upaya pergantian Kapolri terjadi menjelang peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2025. Namun, rencana tersebut batal sehari sebelumnya.
“Menjelang HUT ee ABRI HUT TNI 5 Oktober tahun 2025 ee menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo kan sudah ada rencana ganti Kapole tapi tiba-tiba gak jadi. Batu itu beritanya karena tanggal 4 sore Pak Jokowi dan Bu Iriana ke Hambalang. Pak Jokowi datang sama Iriana ke Hambalang. Iya. Untuk mencegah itu,” ungkap Mahfud dalam podcast yang ditayangkan Forum Keadilan TV pada 7 Oktober 2026.
Menurut Mahfud, upaya kedua terjadi menjelang penyerahan laporan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Lagi-lagi, pergantian Kapolri tidak terlaksana.
“Lalu yang kedua ketika Pak Kapol juga mau diganti waktu itu menjelang penyerahan tim reformasi Komisi Reformasi itu… lalu gak jadi lagi karena ee katanya sih Gibran menemui presiden,” tutur Mahfud.
Upaya ketiga, kata Mahfud, berkaitan dengan kasus Jampidsus Febri Adriansyah. Saat itu, nama Karyoto disebut telah disiapkan sebagai calon pengganti. Namun, rencana tersebut kembali tertunda.
“Yang ketiga ketika kasus Febri Adriansyah Jampirsus… pada waktu itu kan Karioto mau diangkat… Nah, sudah ya sudah begitu mau selesai lalu ada yang bilang Pak Karoto tuh iparnya anu loh basennya KDM loh Pak. Oh iya katanya jadi lagi ya kan Pak Brau kan enteng aja tuh gak pernah menganggap membahas oh iya katanya ditunda lagi,” jelas Mahfud.
Belajar dari tiga kegagalan tersebut, Mahfud menilai pergantian berikutnya dilakukan dengan strategi berbeda. Nama Jenderal Suyudi Ario Seto disebut muncul secara mendadak hingga membuat banyak pihak terkejut.
Mahfud menyebut strategi tersebut sebagai upaya untuk menutup ruang bagi lobi politik sebelum keputusan diumumkan.
“Nama ee Suyudi ini munculnya dimendadakkan… kan kita kaget tuh Pak Pak siapa? Pak Listio pagi masih baik-baikan dengan Presiden di Lubang Buaya kan. Terus siangnya ada acara apa sekitar jam 09.00 kan gitu. Tiba-tiba dia diberitahu kalau ada pergantian. Kaget juga dia langsung diganti,” beber Mahfud.
Menurut Mahfud, langkah tersebut juga didukung oleh Sufmi Dasco Ahmad yang disebut berperan mengamankan jalur politik di parlemen.
“Dan yang mengamankan nampaknya Dasco. Jadi, jadi dalam hal ini Dasco efektif apapun ya permainan dia baguslah dari sudut politik ya… menjaga rahasia dulu… baru paginya sudah gak bisa ada orang membantah lagi melobi lagi diumumkan DPR siap mau fit and properties siang ini,” tambahnya.
Selain menyoroti proses pergantian Kapolri, Mahfud juga menilai keputusan Prabowo menarik Listyo Sigit ke Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai langkah politik yang cerdas.
Menurut dia, keputusan tersebut membuat Listyo tetap berada dalam lingkaran pemerintahan dan berada di bawah jalur langsung Presiden.
Baca Juga: Berbelok dari Anies ke Prabowo, Kepala Bakom Syahganda Cerita Pertemuan di Kertanegara
“Pak Listio dikandangkan ke KSP… Menurut saya brilian Pak Prabowo. Daripada orang ini diberhentikan diletakkan di luar he dia bisa berkoalisi dengan siapa, siapa bikin masalah kan. H kandangkan aja di sana yang berarti di bawah jalur langsung residen,” analisis Mahfud.
Mahfud juga menilai langkah tersebut menunjukkan Prabowo tidak lagi harus bergantung sepenuhnya kepada kekuatan politik yang pernah mendukungnya.
“Pak Prabowo ya berterima kasih cukup tapi Anda juga punya kekuatan sendiri gak usah tergantung pada h orang gitu yang mendukung Anda jadi presiden… karena dia sendiri sudah punya konstan itu 45% dua kali pemilu,” pungkas Mahfud.