Pergantian pucuk pimpinan Polri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai tidak cukup jika hanya berujung pada rekonstruksi organisasi, penyegaran personel, atau rotasi jabatan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, publik justru menantikan langkah konkret dari Kapolri baru, terutama dalam memastikan penegakan hukum berjalan tegas, transparan, dan tidak tebang pilih.
Salah satu yang menjadi sorotan Amir adalah dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan wewenang yang dikaitkan dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Pengamat Politik: Jokowi Mulai Sadar, Dirinya dan Gibran Diserang
“Menunggu ketegasan Suyudi Ario Seto atas segala dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan wewenang yang selama ini dikaitkan dengan mantan Presiden Jokowi,” kata Amir, dikutip Selasa (6/10/2026).
Menurut Amir, perubahan kepemimpinan di tubuh Polri semestinya menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, terlepas dari jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
Ia bahkan menilai keberanian kepolisian dalam menindaklanjuti laporan dan bukti dugaan pelanggaran hukum akan menjadi salah satu tolok ukur publik dalam melihat arah kepemimpinan Suyudi sebagai Kapolri baru.
“Rakyat mendukung penuh jika Kapolri memeriksa Jokowi sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujar Amir.
Baca Juga: Gegara Sikap Gibran, Hubungan antara Jokowi dengan Prabowo Diduga Retak
Dari perspektif intelijen dan geopolitik, Amir melihat pergantian Kapolri bukan sekadar urusan administratif di lingkungan kepolisian. Menurutnya, perubahan tersebut juga berkaitan dengan dinamika konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ketika masyarakat mempertanyakan penanganan suatu perkara, menurut Amir, negara perlu memberikan jawaban melalui mekanisme hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia meminta Kapolri Suyudi memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat maupun mantan pejabat negara diproses berdasarkan fakta dan bukti, bukan pertimbangan politik.
“Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat memunculkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ini yang harus dihindari oleh kepemimpinan Polri yang baru,” ucap Amir.