KORAN MANDALA –Persoalan kebutuhan dasar masih membayangi masyarakat Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Jalan yang belum dibangun, akses listrik yang tak kunjung tuntas, hingga rumah tidak layak huni menjadi persoalan yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Jawa Barat.
Salah satu persoalan yang paling konkret adalah jalan kabupaten sepanjang sekitar 700 meter yang hingga kini belum terealisasi pembangunannya.
Keluhan itu disampaikan warga saat kegiatan reses Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, di Desa Cibodas, Senin (5/10/2026).
Dugaan Pengisian Berulang Pertalite Picu Antrean di Maniis Purwakarta
“Kita sebenarnya belum punya jalan provinsi, Pak. Tapi jalan kabupaten kurang lebih 700 meter. Sampai saat sekarang belum ada realisasi untuk pembangunan jalan,” ujar warga.
Persoalan jalan bukan sekadar menyangkut infrastruktur fisik. Bagi masyarakat, akses jalan berkaitan langsung dengan mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga akses terhadap layanan publik.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya kebutuhan pembangunan dasar yang belum sepenuhnya terjawab, meskipun masyarakat telah menyampaikan persoalannya kepada pemerintah.
Tiang Listrik Ada, Sambungan Belum Tuntas
Selain infrastruktur jalan, warga mempertanyakan akses listrik yang hingga kini masih menghadapi persoalan.
Warga menyebut pemasangan tiang listrik telah dilakukan sejak 1994, tetapi penyambungan jaringan kepada masyarakat masih mengalami kendala.
Persoalan ini menjadi ironis karena pembangunan jaringan secara fisik tidak otomatis berarti masyarakat telah mendapatkan akses listrik yang memadai.
Warga berharap pemerintah dan pihak terkait tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur pendukung, tetapi memastikan jaringan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Rutilahu dan Kemiskinan Masih Jadi Persoalan
Kebutuhan rumah layak huni juga menjadi aspirasi warga. Mereka berharap program rumah tidak layak huni (rutilahu) dapat menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“Barangkali nanti ada bantuan rutilahu, Pak. Ini penting sekali karena masyarakat kita banyak, intinya masih yang di bawah kemiskinan,” kata warga.
Warga bahkan menyebut kondisi sebagian wilayah sebagai “desa kumuh”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya soal satu proyek jalan atau bantuan rumah, tetapi berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi itu sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan program pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan paling mendesak, bukan hanya berdasarkan proyek yang mudah terlihat secara fisik.
Anggaran Publik Harus Kembali ke Masyarakat
Menanggapi aspirasi tersebut, Pipik Taufik Ismail menekankan pentingnya penggunaan anggaran publik secara bertanggung jawab.
Menurutnya, pembangunan harus kembali kepada masyarakat karena salah satu sumber pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
“Konsepnya, saya nitip ke mana, usaha yang dipilih ke mana, saya nitip duit saya. Supaya dipergunakan dengan baik dan benar. Supaya dibalikkan ke masyarakat dengan baik dan benar,” ujar Pipik.
Ia menegaskan, anggaran harus digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.
“Sesuai peruntukannya, ulah disalahgunakan, ulah dikorupsi, ulah dipakai kawin, dan lain-lain,” tegasnya.
Namun, aspirasi warga pada akhirnya tidak cukup berhenti sebagai catatan reses. Persoalan jalan 700 meter, akses listrik yang disebut belum tuntas sejak 1994, serta kebutuhan rutilahu membutuhkan kepastian siapa yang bertanggung jawab, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan penyelesaiannya.
Reses pun akan kehilangan makna jika berbagai persoalan tersebut hanya berpindah dari forum warga menjadi daftar aspirasi tanpa tindak lanjut yang terukur.
Bagi warga Desa Cibodas, yang dibutuhkan bukan sekadar mendengar keluhan, melainkan realisasi pembangunan yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.