Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti potensi benturan antara pemberian fasilitas fiskal bagi produk olahan mineral impor yang masuk melalui kawasan industri maupun kawasan berikat dengan upaya pemerintah memperkuat industri hilir mineral dalam negeri.
Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi Indef GTI, Andry Satrio Nugroho mengatakan fasilitas kawasan berikat tetap dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri dan ekspor. Namun, kebijakan tersebut perlu dievaluasi apabila diberikan kepada produk olahan mineral yang sebenarnya telah tersedia dan mampu diproduksi oleh industri domestik.
“Masalah muncul jika produk olahan impor yang sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri memperoleh biaya masuk yang lebih rendah daripada produk domestik,” ujar Andry kepada Wacana Berita, Minggu (4/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan perbedaan struktur biaya yang membuat produk hasil hilirisasi dalam negeri menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Padahal, pemerintah saat ini tengah mendorong investasi dan peningkatan kapasitas industri pengolahan mineral nasional.
“Kebijakan seperti ini membuat agenda hilirisasi kehilangan manfaat di pasar domestik,” katanya.
Andry mencontohkan kondisi industri tinplate atau pelat timah untuk kebutuhan kemasan kaleng. Berdasarkan data yang disampaikan ke redaksi, impor tinplate Indonesia pada 2025 mencapai 117.036 ton atau meningkat 7 persen. Dari jumlah tersebut, impor dari China mencapai 59.378 ton atau naik 43 persen.
Tekanan impor tersebut terjadi ketika kapasitas produksi domestik telah tersedia. PT Latinusa Tbk, salah satu produsen tinplate dalam negeri, memiliki kapasitas produksi sekitar 160.000 ton per tahun. Namun, produksi perusahaan tercatat turun 11,29 persen dan penjualan turun 10,21 persen pada 2025.
Sementara itu, Andry menilai kondisi aluminium memiliki karakter berbeda karena kapasitas produksi nasional masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik. Kapasitas produksi INALUM berada di kisaran 275.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan aluminium dalam negeri mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun.
“Pada aluminium, Indonesia masih membutuhkan impor untuk menutup kekurangan pasokan, sedangkan pada produk tertentu seperti tinplate kapasitas produksi domestik sudah tersedia,” lanjut Andry.
Maka dari itu, dia mendorong pemerintah melakukan evaluasi fasilitas fiskal dan tarif impor secara lebih spesifik hingga tingkat kode barang atau HS Code. Menurutnya, kebijakan tidak dapat diberlakukan secara seragam karena setiap produk memiliki kondisi pasokan dan kemampuan produksi domestik yang berbeda.
Baca Juga: Indef Dorong Indonesia Perluas Pasar Ekspor hingga Negara Kepulauan
Baca Juga: Bahlil Pegang Kendali Hilirisasi dan Transisi Energi, Pengamat Beri Catatan
Baca Juga: Polemik Obligasi Daerah, Tim Purbaya atau Tim Pramono? Ekonom INDEF Pilih Purbaya
“Pemerintah perlu mengetahui produk mana yang sudah tersedia di dalam negeri, berapa kapasitasnya, apakah kualitas dan volumenya memenuhi kebutuhan industri, serta berapa selisih biaya antara produk lokal dan produk impor setelah seluruh fasilitas diberikan,” tegas Andry.
Ia menilai fasilitas impor tetap diperlukan untuk produk yang belum mampu dipenuhi oleh industri domestik. Namun, apabila produk serupa telah tersedia dengan kapasitas yang memadai, pemerintah perlu meninjau kembali pemberian fasilitas tersebut.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan produk domestik memperoleh perlakuan fiskal yang setara ketika masuk ke kawasan berikat serta memperkuat instrumen perdagangan seperti antidumping dan safeguard apabila terjadi lonjakan impor yang merugikan produsen nasional.
Menurut Andry, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga konsistensi kebijakan perdagangan, perpajakan, dan pasar domestik.
“Hilirisasi perlu dilengkapi kebijakan perdagangan, perpajakan, dan pasar domestiknya yang harus dibuat konsisten agar investasi hilir di Indonesia tetap layak secara ekonomi,” pungkas Andry.