Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Sarmuji, memastikan bahwa Nusron Wahid telah melepaskan jabatannya di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Pengajuan pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu,” ungkap Sarmuji di Jakarta, Sabtu.
Dalam struktur kepengurusan Golkar periode 2024–2029 di bawah kepemimpinan Bahlil, Nusron sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian pada bagian Fungsi Elektoral 1.
Dengan pengunduran diri ini, Sarmuji menegaskan bahwa Nusron tetap bernaung di bawah bendera partai, namun kini berstatus sebagai kader biasa.
Terkait alasan pasti di balik keputusan tersebut, Sarmuji mengaku tidak mengetahui rinciannya secara spesifik.
Ia hanya menduga bahwa figur yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu ingin lebih berkonsentrasi pada tanggung jawab lain. “Mungkin ingin fokus ke hal lain,” tambahnya.
Pengunduran diri Nusron dari struktur elite Golkar ini kembali menjadi perbincangan publik seiring dengan sorotan tajam yang tengah mengarah kepadanya.
Nama Nusron belakangan dikaitkan dengan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kasus yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini telah menyeret empat orang tersangka. Keempat individu tersebut santer disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron di kementerian.
Menghadapi situasi ini, Nusron Wahid telah angkat suara dan memberikan respons secara terbuka terkait langkah penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut.