Wacana pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto memantik reaksi tajam dari elite PDI Perjuangan. Isu krusial mengenai sumber pendanaan menjadi sorotan utama dalam perdebatan ini.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa realisasi pendidikan gratis sebenarnya sangat masuk akal untuk dicapai.
Namun, ia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah berani dengan menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), alih-alih mengorbankan anggaran daerah.
“Pendidikan gratis itu sangat mungkin asal bubarkan MBG dan Kopdes! Jangan malah transfer ke daerah dan anggaran desa yang semakin disunat,” tegas Deddy.
Kritikan tersebut muncul sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026). Dalam momen tersebut, Kepala Negara menyatakan komitmen penuhnya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Prabowo bahkan berjanji akan segera mengumpulkan jajarannya dalam Rapat Terbatas (Ratas) khusus untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Presiden.
Langkah Presiden mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menolak keras adanya diskriminasi dalam akses pendidikan dan menegaskan bahwa fasilitas pendidikan yang berkualitas tidak boleh hanya menjadi privilese bagi masyarakat kelas atas di kota-kota besar.
“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” tegas Zulhas.