WACANA BERITA – Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KMI ITB) turut menyuarakan sejumlah tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Perwakilan KMI ITB, Nahdah Nabilla, menyebut mahasiswa hadir sebagai bagian dari masyarakat yang ingin mendorong pemerintah melakukan perbaikan tata kelola dan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, tuntutan pertama yang disampaikan berkaitan dengan tanggung jawab fiskal pemerintah. Mahasiswa menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola anggaran, termasuk mengevaluasi sejumlah program yang dinilai perlu ditinjau kembali.
Libur Panjang Meledak! Penumpang Kereta dari Bandung Tembus 122 Persen
”Yang pertama kami menyoroti pentingnya langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Selain itu, kami menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi program-program ekstraktif, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta realokasi anggaran dan pengeluaran negara untuk mendorong daya beli masyarakat Indonesia saat ini dan memperkuat sektor industri manufaktur,” ujar Nahdah Rabu (17/6/2026)
Tuntutan kedua, kata dia, berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang harus dijalankan secara akuntabel dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
”Kedua, kami menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Program-program pemerintah harus dipastikan berjalan dengan akuntabilitas serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menyusun strategi jangka panjang untuk memperkuat industrialisasi nasional berbasis riset dan inovasi.
”Selanjutnya, pemerintah juga perlu membuat strategi jangka panjang untuk mendorong industrialisasi di Indonesia yang berbasis riset, inovasi, dan manufaktur. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” Ujarnya
Nahdah menambahkan, perbaikan komunikasi pemerintah juga menjadi tuntutan penting dalam aksi tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang berbasis data dan kebenaran ilmiah agar tidak memicu polarisasi.
”Yang terakhir dan paling penting, pemerintah perlu segera memperbaiki koordinasi internal pemerintahan dan membangun sistem komunikasi yang efektif. Di masa seperti saat ini, masyarakat membutuhkan informasi yang berbasis data dan kebenaran ilmiah agar tidak terjadi polarisasi yang semakin memecah masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, empat poin tersebut merupakan tuntutan yang dibawa KMI ITB bersama elemen mahasiswa lainnya dalam aksi di DPRD Jawa Barat.
”Itulah empat tuntutan yang kami bawakan pada aksi hari ini. Kami, KMI bersama teman-teman BMC Jabar, turun sebagai bagian dari lapisan masyarakat,” pungkasnya.