WACANA BERITA – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung disebut masih belum optimal dalam mengelola sampah secara mandiri. Kondisi tersebut memicu lonjakan sampah organik dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala DLH Kota Bandung, Darto mengatakan, keberadaan SPPG saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar tambahan sampah organik harian di Kota Bandung.
“Yang signifikan adalah tambahan-tambahan. Satu dari SPPG itu setidaknya 50–60 ton sehari,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 200 SPPG di Kota Bandung. Masing-masing lokasi menghasilkan sampah sekitar 20 hingga 30 kilogram per hari.
“Jadi setiap SPPG itu menghasilkan antara 20–30 kilo per hari, per SPPG, kali 200 SPPG, sama dengan 50 sampai dengan 60 ton,” jelas Darto.
Ia menyebut tambahan sampah dari program MBG membuat total sampah organik harian Kota Bandung mendekati 100 ton per hari.
“Per hari sampah organik kita itu tambahan jelas, mendekati angka 100, itu 60-an,” katanya.
Padahal sebelumnya Badan Gizi Nasional telah menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanganan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik dalam pelaksanaan Program MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan regulasi tersebut diterbitkan untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan efektif dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga aman terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Pengaturan ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, menghindari pencemaran lingkungan, serta memastikan prinsip higiene dan sanitasi pangan benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan Program MBG,” ujarnya dikutip dari laman resmi BGN, Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan, aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“SPPG tidak hanya bertugas menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya, termasuk limbah yang dihasilkan, dikelola dengan baik dan bertanggung jawab,” kata Dadan Hindayana.
Sementara itu, DLH Kota Bandung menilai pengelolaan sampah mandiri di tingkat SPPG masih perlu diperkuat. Salah satu solusi yang didorong yakni penerapan sistem kompospit di setiap lokasi SPPG.
“Konsepnya sudah ada dan akan kita dorong. Kalau belum efektif, mungkin ya diangkut, pakai regulasi. Artinya rumusnya sudah ketemu, tinggal mengimplementasikan,” ujar Darto.
DLH pun tengah memperkuat sistem pemilahan sampah menjadi tiga kategori, yakni organik, high value, dan low value, termasuk pengembangan pengolahan sampah berbasis RDF untuk sampah bernilai rendah.