Tulisan bernada tegas itu berbunyi: “Shut Up KDM” dan “Jangan Bawa Persib ke Politik.” Aksi tersebut sontak memicu reaksi luas, baik di stadion maupun di media sosial.
Kemunculan spanduk ini diduga berkaitan dengan kabar bantuan dana sebesar Rp1 miliar dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kepada Persib Bandung. Bantuan tersebut disebut untuk mendukung ambisi Maung Bandung meraih hattrick juara Liga 1 musim 2025/2026, sebagaimana ramai diungkap melalui media sosial Instagram.
Polisi Selidiki Penemuan Jasad Bayi Laki-laki di Summarecon Bandung
Momentum dukungan itu sebelumnya terjadi saat Persib menjalani laga penting pada April 2026, yang kemudian menjadi sorotan karena dinilai menyeret figur politik ke dalam dinamika klub.
Situasi semakin memanas setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut memberikan respons. Melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Senin (20/4/2026), pria yang akrab disapa KDM itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Maruarar Sirait atas bantuan tersebut.
Namun, alih-alih meredakan polemik, pernyataan itu justru memantik reaksi dari sebagian bobotoh. Spanduk yang terbentang di GBLA saat laga kontra Arema FC menjadi simbol penolakan keras terhadap dugaan upaya membawa Persib ke ranah politik.
Pesan dari tribun pun terasa lantang: bobotoh ingin Persib tetap berdiri sebagai simbol kebanggaan olahraga, bukan alat kepentingan politik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen Persib terkait aksi tersebut. Namun fenomena ini menegaskan satu hal—suporter tak ingin garis antara sepak bola dan politik menjadi kabur, apalagi di klub sebesar Persib Bandung.