Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui, banjir yang berdampak pada sekitar 800 jiwa tersebut belum dapat ditangani secara tuntas. Pemerintah, kata dia, masih berkutat pada langkah-langkah darurat seperti penyediaan logistik dan layanan kesehatan, tanpa solusi konkret untuk mengatasi akar persoalan.
Komisi II Minta Pemkot Genjot Peningkatan PAD Kota Bandung Lewat Penggunaan Tapping Box
“Masih ada genangan di empat RW. Kita fokus pada penanganan darurat, termasuk penyediaan logistik dan layanan kesehatan,” ujarnya di Balai Kota Bandung.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kesiapan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Bandung. Farhan sendiri mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada buruknya sistem aliran air antara Sungai Cinambo dan Sungai Citarum yang hingga kini belum mampu diatasi.
Ketika Sungai Citarum meluap, aliran dari Sungai Cinambo tersendat dan menyebabkan air meluap ke permukiman warga. Situasi ini seolah menjadi masalah klasik yang terus berulang tanpa ada pembenahan serius dari pemerintah.
“Cinambo bermuara ke Citarum. Ketika Citarum banjir, otomatis aliran dari Cinambo tertahan,” jelasnya.
Tak hanya itu, upaya pemompaan air pun dinilai tidak efektif. Keterbatasan infrastruktur menjadi alasan utama, termasuk jauhnya jarak menuju Sungai Cipamokolan sebagai jalur alternatif pembuangan air. Hal ini semakin mempertegas lemahnya perencanaan tata kelola drainase kota.
Di tengah kondisi tersebut, langkah yang dilakukan Pemkot Bandung dinilai masih sebatas reaktif. Penyediaan dapur umum, perahu karet, hingga layanan kesehatan melalui puskesmas memang membantu warga terdampak, namun belum menyentuh penyelesaian jangka panjang.
Distribusi bantuan makanan yang rutin dilakukan, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis, juga belum mampu menjawab keresahan warga yang setiap musim hujan harus menghadapi ancaman banjir yang sama tanpa kepastian solusi permanen.