Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi dalam perdagangan beras di Indonesia, dengan berkomitmen untuk menindak tegas perusahaan yang memasarkan ulang dan menaikkan harga beras bersubsidi. Pada perayaan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli), Presiden mengungkapkan bahwa skema seperti ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya.
Prabowo menyebutkan, “Lihatlah beras. Kita memberi subsidi untuk bibit, kita subsidi pupuk—pabrik-pabrik dimiliki oleh rakyat, oleh negara. Kita subsidi pestisida. Waduk dan sistem irigasi dibangun dengan uang publik. Bahkan bahan bakar untuk peralatan pertanian juga disubsidi. Tapi begitu beras sudah digiling—tiba-tiba!—dipaket ulang dan diberi label ‘beras premium’ serta dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 lebih mahal. Apakah itu benar atau adil kepada rakyat?”
Presiden mengungkapkan bahwa sebanyak 212 perusahaan penggiling beras telah terbukti bersalah atas praktik tersebut.
“Mereka mengakui sendiri, setelah produk mereka diuji di laboratorium,” ujarnya. “Perusahaan-perusahaan ini harus mengembalikan keuntungan yang mereka dapatkan melalui cara-cara yang tidak jujur.”
Prabowo mengutuk praktik tersebut sebagai tindakan kriminal—yang merampok rakyat dan melanggar Konstitusi langsung.
“Ini pencurian. Ini bukan hanya salah—ini adalah tindak kriminal,” katanya. “Ini melampaui batas dan rakus. Saya menerima laporan bahwa skema ini—membungkus ulang beras biasa sebagai beras premium dan menjualnya dengan harga yang melambung—mengakibatkan kerugian negara Rp100 triliun setiap tahun. Rp100 triliun!”
Dia menekankan bahwa kerugian tersebut seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan layanan publik yang kritis.
“Pikirkanlah—Rp100 triliun. Jika ini terus berlanjut selama lima tahun, kita akan kehilangan Rp1.000 triliun. Dengan itu, kita bisa memperbaiki setiap sekolah di Indonesia, mendukung semua rumah sakit, semua pesantren—setiap pesantren di seluruh negeri. Seribu triliun!”
Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung untuk segera bertindak.
“Saya tidak akan mentolerir hal ini. Saya telah memerintahkan Kepala Polisi dan Jaksa Agung: Selidiki. Tuntut. Sita.”
Dia menegaskan bahwa tindakannya bukan karena kehendak pribadi, tetapi didasarkan pada mandat konstitusi.
“Seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, sektor-sektor vital bagi negara… Apakah beras vital bagi bangsa ini? Apakah jagung? Apakah minyak goreng? Semua sektor yang mempengaruhi kehidupan rakyat harus dikendalikan oleh negara. Jadi mari kita jelas—ini bukan tentang apa yang Prabowo inginkan. Ini adalah perintah dari Konstitusi.”