Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto memicu sorotan publik.
Absennya Dedi dinilai memunculkan spekulasi politik di tengah tingginya elektabilitasnya dalam beberapa kali survei bursa calon presiden 2029.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menduga popularitas Dedi berpotensi memengaruhi kalkulasi politik serta hubungannya dengan Partai Gerindra dan Prabowo.
Ia menilai situasi ini patut dicermati mengingat posisi Dedi sebagai kepala daerah sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
“Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati,” kata Muslim.
Menurut Muslim, hasil survei elektabilitas yang menempatkan Dedi di posisi teratas dapat menjadi pendorong ambisi politik ke depan.
“KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029,” ungkapnya.
Muslim turut mengingatkan pentingnya konsistensi berpolitik, merujuk pada rekam jejak Dedi yang berpindah dari Partai Golkar ke Gerindra pada 2023.