Masuknya sejumlah pihak ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak serta-merta dipandang Fahri Hamzah sebagai tanda semakin kuatnya koalisi. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia itu justru mencium adanya motif politik tertentu yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.
Fahri mengingatkan agar koalisi pemerintah tidak menjadi tempat bagi kelompok yang membawa agenda berbeda, termasuk upaya mengusik hubungan politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Kecurigaan tersebut muncul karena, menurut Fahri, tidak semua pihak yang kini bergabung ke pemerintahan memiliki tujuan yang sama. Ada yang datang untuk memperkuat persatuan, tetapi ia menduga sebagian lainnya membawa agenda politik terselubung.
Baca Juga: Pantas Dadakan? Mahfud Bilang Listyo Sigit Sudah 3 Kali Gagal Dicopot, Nama Gibran Diseret
“Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu,” kata Fahri, dikutip Kamis (8/10/2026).
Fahri kemudian menyebut setidaknya ada dua motif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah upaya mengganggu hubungan politik yang telah terbangun antara Prabowo dan Jokowi.
“Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” ujarnya.
Menurut Fahri, hubungan Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu fondasi politik pemerintahan saat ini. Karena itu, ia menilai kelompok yang memiliki agenda untuk memutus hubungan tersebut seharusnya tidak diberi ruang untuk membawa kepentingannya ke dalam pemerintahan.
Baca Juga: PSI: Tidak Ada Cawapres yang Lebih Baik dari Gibran
Namun, kecurigaan Fahri tidak hanya tertuju pada relasi Prabowo dan Jokowi. Ia juga melihat kemungkinan adanya manuver yang lebih jauh, yakni mengganggu kepemimpinan Prabowo dengan menjadikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sasaran terlebih dahulu.
“Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan,” ungkap Fahri.
Menurut dia, jika skenario tersebut benar-benar terjadi, maka masuknya kelompok tertentu ke pemerintahan bukan semata-mata untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Ada kemungkinan mereka membawa agenda yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah konfigurasi kekuasaan di tengah masa jabatan.
“Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas,” tambah dia.