Sunday, September 20News That Matters

Business

BEI Sanksi 66 Emiten, Masing-Masing Kena Denda Rp50 Juta

BEI Sanksi 66 Emiten, Masing-Masing Kena Denda Rp50 Juta

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada 75 perusahaan tercatat yang belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahun untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66 emiten dikenakan Peringatan Tertulis II (SP2) sekaligus denda administratif masing-masing Rp50 juta.  Sanksi diberikan karena perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditetapkan Bursa, yakni 30 Agustus 2026. Berdasarkan pengumuman BEI Nomor Peng-S-00029/BEI.PLP/09-2026, sejumlah emiten yang masuk dalam daftar penerima sanksi tersebut antara lain PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Bakrie Telecom Tbk (BT...
Drone Houthi Mengarah ke Makkah, Saudi Langsung Keluarkan Peringatan Keras

Drone Houthi Mengarah ke Makkah, Saudi Langsung Keluarkan Peringatan Keras

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Arab Saudi mengecam keras upaya serangan drone Houthi yang mengarah ke Makkah pada Selasa (15/9/2026). Pasukan Pertahanan Udara Kerajaan berhasil mencegat dan menghancurkan drone tersebut sebelum memasuki wilayah udara terbatas kota suci. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan kerajaan memiliki hak untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna melindungi Dua Masjid Suci, jamaah, serta wilayah kedaulatannya. Riyadh juga menyerukan sikap tegas masyarakat internasional terhadap serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut serangan itu sebagai tindakan terorisme pengecut yang menyasar kota suci Makkah. Riyadh menilai aksi tersebut juga merupakan provokasi yang dapat melukai perasaan umat Muslim di selur...
Jaksa Persoalkan Analisis ELA Roy Suryo, Dokumen Ijazah Jokowi Disebut Bukan dari Pemilik Sah

Jaksa Persoalkan Analisis ELA Roy Suryo, Dokumen Ijazah Jokowi Disebut Bukan dari Pemilik Sah

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempersoalkan dasar analisis yang digunakan Roy Suryo dalam mengkaji foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026), jaksa menyebut materi yang dianalisis Roy bukan berasal langsung dari pemilik sah dokumen tersebut. Jaksa juga menyoroti tidak adanya proses verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada Jokowi sebelum materi elektronik itu digunakan. Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian dari konstruksi dakwaan terhadap Roy dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut jaksa, Roy menggunakan metode *Error Level Analysis* (ELA) untuk menganalisis foto ijazah S1 Jokowi. Metode terse...
KPU Tak Pernah Lihat Ijazah Asli Jokowi, Dokter Tifa: ‘Barang ini Harus Diuji’

KPU Tak Pernah Lihat Ijazah Asli Jokowi, Dokter Tifa: ‘Barang ini Harus Diuji’

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan penyebaran kabar bohong, Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa, kembali melontarkan klaim kontroversial. Ia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat daerah hingga pusat tidak pernah melihat wujud asli ijazah S-1 milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut disampaikan Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta (2005), Gubernur DKI Jakarta (2012), hingga Pemilihan Presiden, pihak penyelenggara pemilu hanya menerima dokumen berupa fotokopi legalisir. "Kenapa KPU mulai dari pemilihan wali kota, gubernur, sampai presiden, sama sekali belum pernah melihat ijazah asli Jokowi? KPU Solo, DKI, maupun pusat...
Pemprov DKI Dorong JITEX 2026 Jadi Pintu Masuk Investasi dan Pasar Internasional

Pemprov DKI Dorong JITEX 2026 Jadi Pintu Masuk Investasi dan Pasar Internasional

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong The Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2026 menjadi ruang temu bagi pelaku usaha, investor, dan pembeli untuk memperluas investasi serta membuka akses pasar internasional. JITEX 2026 berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Ajang tersebut menghadirkan pameran produk, business matching, forum bisnis dan investasi, serta penandatanganan kerja sama antara pemasok, pembeli, dan investor. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan JITEX menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurut Uus, Jakarta memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Pada triw...
Hong Kong Ikuti The Fed, Suku Bunga Naik Jadi 4,25 Persen

Hong Kong Ikuti The Fed, Suku Bunga Naik Jadi 4,25 Persen

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Otoritas Moneter Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority/HKMA) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 4,25%. Langkah tersebut dilakukan setelah Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) kembali menaikkan suku bunga. Kebijakan HKMA berlaku pada Kamis (17/9/2026) melalui suku bunga yang dikenakan pada fasilitas overnight discount window. Kenaikan ini menjadi yang pertama dilakukan HKMA sejak Juli 2023. Kebijakan moneter Hong Kong bergerak mengikuti arah kebijakan The Fed karena dolar Hong Kong dipatok terhadap dolar AS dalam rentang ketat 7,75-7,85 per dolar AS. Mekanisme tersebut membuat perubahan suku bunga AS memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan moneter Hong Kong. The Fed sendiri menaikkan suku bunga sebesar 25 basis ...
OJK Ungkap Data Paylater hingga Tagihan PAM Bisa Masuk Credit Scoring

OJK Ungkap Data Paylater hingga Tagihan PAM Bisa Masuk Credit Scoring

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penilaian kredit di industri Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) tetap diawasi agar skor kredit tidak salah hitung dan penilaiannya tetap adil bagi masyarakat. Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Perbankan OJK Bayu Husodo mengatakan pengawasan terhadap model perhitungan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas hasil credit scoring. “Kerugian dari skor itu misalnya dinilai terlalu rendah, itu bisa komplain, 'Kenapa saya rendah?',” kata Bayu dalam acara webinar OJK Institute pada Kamis, (17/9/2026). Ia mengatakan bahwa lembaga pemberi pembiayaan tetap memiliki keputusan. Artinya, skor kredit yang dihasilkan oleh sistem tidak secara otomatis...
Roy Suryo Tolak Restorative Justice di Kasus Ijazah, Ngaku Siap Melawan

Roy Suryo Tolak Restorative Justice di Kasus Ijazah, Ngaku Siap Melawan

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Sidang perdana perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan pilihan hukum bagi Roy Suryo. Seusai jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyampaikan bahwa Roy dapat mengajukan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Namun, opsi tersebut langsung ditolak Roy. Ia menegaskan tidak akan mengajukan RJ sekaligus tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa. Baca Juga: Doktor Dedi Kurnia: Pencopotan Purbaya Jelas Kurang Tepat, Dia Punya... “Atas dakwaan tersebut, ya, ada ketentuan bahwa di Pasal 204 Ayat 5 dengan dihubungkan dengan Ayat 7, Saudara bisa melakukan RJ kalau memenuhi ketentuan Pasal Ayat...
KPK Geledah ATR/BPN Usai OTT Rp106,3 Miliar di Kasus Suap HGB Summarecon

KPK Geledah ATR/BPN Usai OTT Rp106,3 Miliar di Kasus Suap HGB Summarecon

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (17/9/2026). Salah satu lokasi yang digeledah merupakan ruang kerja Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026. “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini Kamis (17/9), penyidik memulai kegiata...
Komdigi Kasih Tenggat 5 Hari untuk 25 PSE, Ada Shopify, Whoosh Hingga Lion Air

Komdigi Kasih Tenggat 5 Hari untuk 25 PSE, Ada Shopify, Whoosh Hingga Lion Air

Breaking News, Business
Wacana Berita, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat segera menyelesaikan kewajiban pendaftaran paling lambat 22 September 2026. PSE yang tidak memenuhi kewajiban tersebut terancam dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan (access blocking). Komdigi mengirimkan surat pemberitahuan kepada 25 PSE tersebut pada 16 September 2026. Dari jumlah itu, 23 merupakan PSE domestik dan dua lainnya PSE asing. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Teguh Arifiyadi mengatakan pendaftaran merupakan kewajiban bagi setiap PSE yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupaka...