Business

Wacana Berita, Jakarta - Warga di 45 kelurahan Jakarta perlu bersiap menghadapi gangguan pasokan air bersih pada Jumat (5/6/2026) malam. PAM JAYA menghentikan sementara distribusi air akibat pemeliharaan gardu listrik PLN yang berdampak pada operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pejompongan I. "Disepakatilah bahwa tanggal 5 Juni tahun 2026, pukul 23.00 WIB akan dimulai perawatan pemeliharaan gardu PLN tersebut oleh pihak PLN yang membutuhkan waktu 2 jam," kata Direktur Teknik PAM JAYA Akhmad Santika di Gedung PAM JAYA, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Pemeliharaan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (5/6/2026) pukul 23.00 WIB hingga Sabtu (6/6/2026) pukul 01.00 WIB. Sekitar 69.333 pelanggan berpotensi terdampak selama periode tersebut. Pemulihan pasokan tidak dilaku...

Wacana Berita, Jakarta - Partai Gerindra menilai meningkatnya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik global yang terus berubah dan berdampak langsung terhadap Indonesia. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perkembangan situasi internasional saat ini memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Baca Juga: Senator Amerika Murka ke Menterinya Trump: Kenapa Negara Superpower Seperti Kita Bisa Ditahan Iran?! Karena itu, Presiden dinilai perlu aktif melakukan diplomasi langsung dengan berbagai negara untuk mengantisipasi dampak yang bisa merembet ke dalam negeri. “Dinamika di luar negeri sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri yang tentunya berda...

Wacana Berita, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan penyidik telah bergerak dari Jakarta, Jawa Barat hingga ke Bali. Hingga Rabu (3/6/2026), tim satuan tugas KPK telah mengamankan 17 orang dalam operasi yang dimulai sejak Selasa malam (2/6/2026) tersebut. Dari tangan para pihak yang diamankan, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, logam mulia, hingga mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD). "Update kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, bahwa dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan yaitu di wilayah Jakarta Barat. Dalam perkembangannya,...

Wacana Berita, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) ternyata tidak hanya mengawasi arus barang impor dari Indonesia, tetapi juga menyoroti kondisi pekerja yang terlibat dalam rantai produksi berbagai komoditas ekspor nasional. Sorotan tersebut muncul setelah Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengusulkan tarif tambahan terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia karena dinilai masih terdapat risiko masuknya barang yang diduga diproduksi menggunakan praktik kerja paksa ke pasar global. Baca Juga: 'Pasti Damai Seketika,' Anggota Kongres Amerika Ingin Stop Bantuan ke Israel Demi Bereskan Perang Iran Dalam pengumuman terbarunya, USTR memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang berpotensi dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen bersama sejumlah m...

Wacana Berita, Jakarta - Antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 terus meningkat menjelang dimulainya turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Di antara seluruh daerah di Indonesia, Bali tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penyelenggara nonton bareng (nobar) aktif tertinggi berdasarkan data yang dihimpun TVRI. Tingginya minat masyarakat itu terlihat dari banyaknya pendaftaran penyelenggaraan nobar yang masuk, baik dari kalangan pelaku usaha maupun komunitas non-komersial. Fenomena tersebut menunjukkan euforia Piala Dunia 2026 di Pulau Dewata berada pada level yang sangat tinggi. Kepala Stasiun TVRI Bali, I Gede Mustito, mengungkapkan bahwa Bali saat ini menjadi daerah dengan tingkat aktivasi pendaftar nobar tertinggi di Indonesia. Capaian itu bahkan me...

Wacana Berita, Jakarta - Mantan calon gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, resmi menggugat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dharma menyoroti aturan mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah yang dinilai multitafsir serta berpotensi disalahgunakan. Melalui kuasa hukumnya, Alfin Sulaiman, Dharma menilai UU Kesehatan memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi Menteri Kesehatan untuk menetapkan status KLB dan wabah tanpa indikator yang pasti. Selain itu, undang-undang tersebut dinilai membuka peluang pemidanaan terhadap warga yang dianggap menghalangi penanggulangan wabah tanpa batasan definisi yang jelas. "Konstruksi norma ini membentuk suatu rezim pengaturan yang kabur. Warga negara ditempatkan ...

Wacana Berita, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memastikan tidak akan ada lagi rekrutmen dosen dengan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masa mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah kementeriannya melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Brian menilai skema PPPK saat ini tidak cocok diterapkan bagi profesi dosen karena dinilai membatasi jalur karier akademik. "Kami sudah mengkaji dan sudah bertemu Kemen PAN-RB, bahwa model PPPK ini tidak cocok untuk yang bekerja jadi dosen. Pola rekrutmen ini sangat terbatas dan membuat dosen tidak bisa berkarier dan pengembangannya. Kasihan, mereka jadi tidak bisa berkembang," ujar...

Wacana Berita, Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Rabu (3/6/2026). Dalam perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026 tersebut, perdebatan mengemuka terkait kewajiban negara dalam mendanai pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemohon, Muh Adam Arrofiu Arfah dan Isfa'zia Ulhaq, menggugat Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU Pesantren yang mengatur pendanaan pesantren. Mereka mempersoalkan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” serta frasa “sesuai dengan kewenangannya” karena dinilai membuat kewajiban negara menjadi tidak pasti dan bergantung pada kondisi fiskal maupun kebijakan pemerintah. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan kedua frasa tersebut b...

Wacana Berita, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan kekhawatiran yang berkembang di kalangan pelaku usaha terkait perubahan aturan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen. Kekhawatiran itu muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membatasi penerima fasilitas PPh Final UMKM hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), perseroan perorangan, dan koperasi. Aturan baru tersebut membuat badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum tidak lagi dapat memanfaatkan skema pajak final UMKM. Di tengah perubahan kebijakan itu, muncul anggapan bahwa badan usaha yang tidak lagi menikmati tarif PPh Final 0,5 persen akan langsung dikenai tarif pajak badan sebesar 22...

Wacana Berita, Jakarta - Partai Gerindra menolak gagasan pembatasan jumlah kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto karena dinilai tidak sesuai dengan realitas geopolitik global yang terus berubah. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat diatur dengan kuota atau target jumlah perjalanan tertentu. Baca Juga: Rudal hingga Drone Berjatuhan, Iran Serang Markas Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain Menurut Dasco, kebutuhan kunjungan luar negeri sangat bergantung pada perkembangan situasi yang terjadi baik di kawasan maupun dunia internasional. “Presiden mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis,” ujarnya, dikutip Kamis (4/6)....