Breaking News

"DPR dan DPD sudah ada Mahkamah Kehormatan tapi banyak kegiatan di MPR yang tidak terkait dengan DPR dan DPD. Misalnya sosialisasi empat pilar,"Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan berbagai akademisi telah mendukung untuk dibentuknya Badan Kehormatan MPR sebagai langkah merealisasikan Ketetapan MPR RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.   Dia mengatakan nantinya badan tersebut bakal memastikan kode etik MPR dijalankan oleh para Anggota MPR. Sehingga bila ada permasalahan etik dari Anggota MPR, maka menurutnya bisa ditindaklanjuti oleh MPR dan bukan oleh lembaga negara yang lainnya.   "DPR dan DPD sudah ada Mahkamah Kehormatan tapi banyak kegiatan di MPR yang tidak terkait dengan DPR dan DPD. Misalnya sosialisasi empat pil...

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi DPR RI mulai melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI.Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat Panitia Kerja RUU RPJPN 2025-2045 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, serta perwakilan Komite IV DPD RI."Rapat hari ini diagendakan untuk membahas secara lebih mendalam atas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI...