Breaking News

Wacana Berita, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah strategi penanganan sedimentasi di Anak Kali Krukut, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Evaluasi menunjukkan pengerukan lumpur tidak lagi dinilai cukup untuk menangani sedimentasi yang telah mengendap selama puluhan tahun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penanganan kawasan sepanjang 2,3 kilometer tersebut akan dialihkan menjadi penataan kawasan secara terintegrasi. Skema itu mencakup pemasangan turap di kedua sisi sungai, penataan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal, serta penghijauan sepanjang bantaran kali. Keputusan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau progres normalisasi Anak Kali Krukut untuk ketiga kalinya pada Senin (28/9/2026). Peninja...

Wacana Berita, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu selama ini dikenal kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Namun, di tengah berbagai sorotannya, Said Didu mengakui ada dua program pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menunjukkan keberhasilan. "Pertama, pengembalian asset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah dalam waktu kurang dari 2 tahun yang dilaksanakan oleh Tim PKH (Tim Penertiban Kawasan Hutan)," tulis Said Didu di akun X, dikutip Senin (28/9/2026). "Kedua, swasembada pangan yg ditargetkan tercapai dalam 4 tahun tapi dicapai dalam waktu 1 tahun oleh Tim Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional," ujarnya. Baca Juga: Koalisi Prabowo Mau Naikkan Ambang Batas Parlemen, Partai Kecil Panik,...

Wacana Berita, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kedudukan hukum Denny Indrayana di Gugatan Diskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi menilai persoalan legal standing menjadi salah satu titik penting yang membuat pihaknya tidak menganggap gugatan tersebut memiliki dasar kuat. Baca Juga: Gibran Tak Dibela Koalisi Prabowo dan Jokowi, PSI: Bukan Soal Karena Orangnya... Menurut Dedek, tidak semua peserta pemilu otomatis memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Ia membedakan posisi pakar hukum itu dalam pemilu sebelumnya dengan pihak yang secara langsung menjadi peserta Pilpres 2024. “Kami sama-sama pa...

Wacana Berita, Jakarta - PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) menyiapkan aksi private placement dengan nilai maksimal Rp125 miliar untuk memperbaiki posisi keuangan perseroan. Aksi tersebut berpotensi menyebabkan dilusi kepemilikan pemegang saham hingga 65,79%. Rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 3 November 2026. Harga pelaksanaan private placement ditetapkan sebesar Rp100 per saham, jauh di bawah harga saham INPS yang tercatat sebesar Rp1.065 per saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi korporasi tersebut berlangsung setelah masuknya investor individu Andry Hakim, yang kini menguasai 10,02% saham INPS. Andry tercatat membel...