Nilai tukar rupiah di pasar spot bergerak tipis pada awal perdagangan hari ini Selasa (27/10/2026). Rupiah dibuka di level Rp18.137 per dolar AS atau melemah tipis 0,01% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya yang berada di level Rp 18.135 per dolar AS.
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan pergerakan rupiah pada hari ini fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.130 – Rp18.180. Sedangkan dalam perdagangan minggu ini di rentang Rp17.900 – Rp18.250.
Ibrahim mengatakan kekhawatiran fiskal kembali meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak global, mengingat Indonesia berstatus sebagai importir neto minyak. Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN melalui peningkatan biaya impor minyak dan beban subsidi energi serta kompensasi kepada Pertamina.
Meskipun kenaikan harga minyak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas.Manfaat tersebut berpotensi tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan belanja energi, terutama apabila harga BBM domestik tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi.
“Dengan demikian, persistensi harga minyak yang tinggi dapat mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan risiko terhadap pencapaian target defisit APBN,” kata Ibrahim kepada wartawan.
Apabila merujuk pada sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, kenaikan yield SBN dan depresiasi rupiah adalah dua dari tiga asumsi makro yang sensitif terhadap pelebaran defisit APBN. Kenaikan setiap 0,1% yield SBN dapat memperlebar defisit sebesar Rp1,9 triliun, sedangkan depresiasi rupiah setiap Rp100 per dolar AS bisa menambah defisit Rp800 miliar.
Masalahnya, kata Ibrahim, gejolak pada yield SBN dan rupiah dibarengi dengan kenaikan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang memiliki sensitivitas terbesar kepada defisit APBN. Setiap kenaikan US$1 per barel bahkan dapat memperlebar defisit hingga Rp6,8 triliun. Asumsi ICP sampai dengan akhir September 2026 sudah meleset jauh dari target APBN US$70 per barel ke US$91,9 per barel.
Ditambah dengan depresiasi rupiah yang belakangan terjun bebas, apalagi setelah pengumuman MSCI. Biaya impor energi bisa membuat kantong negara semakin kering, hal ini terbukti dari belanja subsidi dan kompensasi sampai 30 September 2026 yang telah mencapai Rp376,8 triliun atau naik 54,1% (YoY).