Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan keuangan daerah, mulai dari dana bagi hasil (DBH), ruang fiskal, hingga obligasi.
Pramono mengatakan, pertemuan itu membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta, termasuk upaya menyempurnakan dan memperbaiki ruang fiskal daerah.
“Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LPDP, kemudian pemenuhan apa… ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan, dan juga obligasi,” kata Pramono di kawasan Tanah Harapan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).
Baca Juga: Temui Menkeu di Balai Kota, Pramono: Keputusan Obligasi Ikut Arahan Pusat
Selain DBH dan ruang fiskal, pembahasan juga menyinggung rencana penerbitan obligasi daerah senilai RP5,6 triliun. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai apakah rencana tersebut akan disetujui, mantan Sekretaris Kabinet itu tidak memberikan kepastian. Ia kembali menegaskan bahwa Pemprov DKI akan mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi, kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” kata Pramono.
Di sisi lain, melalui keterangan pada akun Instagram-nya, Pramono menyebut pertemuan tersebut juga membahas dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan di Jakarta.
“Salah satunya, dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta,” tulis Pramono.
Selain itu, kata Pramono, Kemenkeu juga mendukung kelanjutan kolaborasi Pemprov DKI dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menghadirkan LPDP Jakarta. Program tersebut disiapkan untuk membuka akses beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri bagi mahasiswa asal Jakarta.
Pramono berharap dukungan dan kerja sama dengan pemerintah pusat tersebut dapat segera terealisasi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh warga Jakarta.
“Bismillah, semoga kolaborasi ini bisa segera terwujud,” pungkasnya.