Pemerintah Indonesia memasukkan Batam, Kepulauan Riau, sebagai salah satu wilayah yang dikaji untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Rencana tersebut masih dalam tahap studi dan pemeriksaan sebelum pemerintah menentukan kelayakan lokasi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir.
“Bapak-Ibu semua, apa strategi ke depan? Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk membangun PLTN,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia menyebut Batam sebagai salah satu lokasi yang masuk dalam kajian awal untuk menopang kebutuhan energi nasional.
“Salah satu studi lokasi yang kita tempatkan, kita akan taruh di Kepri yaitu di Batam untuk bagaimana menopang energi kita. Ini masih dalam kajian dan pemeriksaan,” kata Bahlil.
Batam memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta berada di jalur perdagangan internasional. Namun, pemerintah belum memutuskan lokasi pembangunan PLTN tersebut karena masih menunggu hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Baca Juga: Bahlil Tegas soal Izin Sawit: Tak Boleh Dipakai untuk Kegiatan Pertambangan
Baca Juga: Impor BBM RI Bergantung Singapura, Bahlil Mulai Cari Pemasok Alternatif
Selain Kepulauan Riau, pemerintah turut mengkaji potensi pembangunan PLTN di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Sementara itu, untuk wilayah Halmahera, Maluku Utara, penjajakan kerja sama teknologi telah dilakukan dengan perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom.
Bahlil menegaskan, penentuan lokasi pembangunan pembangkit listrik di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah selama rencana tersebut memenuhi standar yang berlaku.
“Bangsa kita ini tidak boleh diatur-atur sama negara lain. Wilayah kita, kalau kita mau taruh di mana pun, selama memenuhi standar, apa urusannya?” kata Bahlil.