Kebijakan Menteri Haji dan Umrah yang menunjuk dua putra kandungnya sebagai tenaga ahli di lingkungan kementerian memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan, mulai dari penulis Tere Liye hingga pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan Ray Rangkuti.
Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk nepotisme terang-terangan yang mencoreng etika tata kelola kementerian.
Penulis novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Tere Liye, menyayangkan celah nepotisme yang kembali berulang dalam tata kelola urusan haji.
Ia menilai, terlepas dari kualifikasi akademis yang dimiliki, seorang pejabat publik seharusnya dapat menahan diri untuk tidak menempatkan keluarga dekat di jajaran kementerian.
“Urusan Haji ini sejak dulu sarangnya KKN. Mengangkat anak sendiri, tanpa jelas kualifikasi dan seleksi, seolah-olah Kementerian Haji itu milik keluarga. Gimana kamu mau memikirkan solusi skema Ponzi di dana haji kalau urusan KKN saja eror kuadrat begini,” tegas Tere Liye.
Sindiran Burhanuddin Muhtadi dan Ray Rangkuti
Kritik senada disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Melalui unggahannya, ia membandingkan dinamika politik masa kini dengan era Orde Baru terkait penunjukan keluarga dalam dinasti kekuasaan.
“Suharto perlu puluhan tahun mengangkat Tutut jadi menteri, Menteri Haji ini tak perlu waktu lama buat mengangkat dua putranya sebagai tenaga ahli. Ngono yo ngono neng ojo ngono, Gus,” tulis Burhanuddin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti turut menyindir kebijakan tersebut.
“Ya ampun Menteri Haji dan Umroh angkat 2 anaknya jadi tenaga ahli. Apa kabar Gerindra dan Warga 58?,” kata Ray.