Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan mempertanyakan sikap Singapura dan Malaysia yang belakangan melontarkan kritik terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Ia heran mengapa kritik tersebut baru muncul sekarang, padahal kebakaran telah berlangsung selama berbulan-bulan bahkan juga terjadi tahun-tahun sebelumnya.
Jonan juga menyoroti cara kritik disampaikan, terutama melalui media sosial secara terbuka hingga disertai ancaman.
Baca Juga: Eks Wamenlu Sentil Tuduhan Singapura Sabotase Bursa RI: Tidak Masuk Akal
“Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat yang lalu? Mengkritik, apalagi secara terbuka di media sosial. Apalagi juga melakukan ancaman secara terbuka,” kata Jonan di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (22/10/2026).
“Menurut saya, tidak akan menghasilkan outcome yang baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” sambung dia.
Ia mengingatkan bahwa negara-negara ASEAN sebenarnya telah memiliki kerangka kerja bersama untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas, yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
“Kita bicara kebakaran hutan dan lahan, atau yang disebut karhutla. Singapura dan Malaysia melakukan kritik melalui para tokohnya. Padahal, kita sudah memiliki framework ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang diratifikasi atau ditandatangani di Malaysia,” ujarnya.
Jonan menyebut seluruh negara ASEAN telah menyepakati kerangka kerja tersebut. Karena itu, ia mempertanyakan apakah Singapura dan Malaysia memiliki agenda berbeda dalam menyikapi persoalan karhutla di Indonesia.
Dia juga mengkritik pendekatan yang dinilainya lebih mengedepankan kepentingan politik untuk melayani konstituen masing-masing negara daripada mencari jalan keluar bersama.
“Saya pikir ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik,” ucap Jonan.
Baca Juga: Konten Kreator Ngaku Ditawari Rp80 Juta untuk Bungkam soal Karhutla, Nasibnya Kini Terancam
Menurut Jonan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan nyata semua pihak, termasuk Singapura dan Malaysia. Ia menegaskan bahwa setiap negara perlu memiliki peralatan, teknologi, dan personel yang memadai agar upaya penanggulangan dapat berjalan efektif.
“Kalau menangani human trafficking bisa, menangani terorisme bisa, bersama menangani perdagangan obat bius bisa bersama. Kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka,” ungkap dia.
Jonan juga membuka ruang bagi kedua negara untuk bersama-sama menyelidiki apabila terdapat dugaan unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia mengajak Indonesia, Singapura, dan Malaysia duduk bersama untuk memastikan perusahaan yang terbukti menjadi penyebab karhutla mendapat sanksi secara adil.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditangani secara serius karena perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla tidak hanya berasal dari Indonesia. Sejumlah perusahaan juga kemungkinan tercatat di bursa Singapura atau Malaysia, maupun sebagian kepemilikannya berada di tangan perusahaan yang didirikan di kedua negara tersebut.
“Karena banyak juga perusahaan, itu juga ada yang listed, kemungkinan listed di Singapura atau di Malaysia, atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia. Bencana ekologi tidak semua bisa dihindari. Tapi, yang penting adalah kita bekerja sama, tidak perlu mengkritik, tidak perlu saling melakukan hal-hal yang saling menghina,” imbuh Jonan.
Sebelumnya, anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada Selasa (13/10/2026) menyerukan agar negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengajukan protes diplomatik kepada Indonesia. Ia menilai Indonesia belum melakukan upaya yang cukup untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Tak hanya mendorong protes diplomatik, Syed Saddiq juga meminta negara-negara ASEAN memberikan tekanan finansial kepada Indonesia menyusul memburuknya kabut asap di kawasan akibat karhutla.