Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai penguatan talenta digital dan keamanan siber menjadi kunci bagi Indonesia untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pengembangan ekosistem AI membutuhkan investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, serta sistem keamanan teknologi untuk menjaga kepercayaan publik.
“Keamanan siber merupakan investasi strategis untuk pertumbuhan dan inovasi,” ujar Edwin dalam pernyataannya, Selasa (20/10/2026).
Menurut Edwin, keamanan siber perlu diterapkan sejak tahap awal pengembangan teknologi melalui prinsip safety by design. Pendekatan ini menempatkan keamanan sebagai bagian dari perancangan sistem, bukan sekadar langkah perlindungan setelah ancaman muncul.
Penerapan prinsip tersebut penting untuk melindungi pengguna dari serangan digital sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru, termasuk AI dan komputasi kuantum.
Edwin menegaskan, keamanan siber tidak hanya berfungsi melindungi sistem ketika terjadi insiden. Sistem keamanan juga membantu organisasi mengendalikan aktivitas digital, mendeteksi potensi ancaman, serta memastikan data dipindahkan dan digunakan secara aman.
“Keamanan siber bukan sekadar sabuk pengaman bagi seluruh transformasi digital. Perannya jauh lebih luas daripada itu,” tegasnya.
Dalam pengembangan AI, pelindungan data juga menjadi aspek penting karena kebocoran data dapat menimbulkan risiko bagi pengguna. Karena itu, adopsi teknologi perlu disertai penguatan sistem keamanan dan tata kelola data agar risiko dapat dikendalikan sejak awal.
Selain keamanan dan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemampuan Indonesia mengembangkan ekosistem AI. Edwin mengatakan, investasi pengembangan talenta perlu mencakup insinyur AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, pembuat kebijakan, hingga tenaga pendidik.
Penguatan kompetensi juga perlu menjangkau tenaga kerja yang telah memasuki dunia profesional. Program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) diperlukan agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industri akibat perkembangan teknologi.
“Transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika masyarakat memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di dalamnya,” kata Edwin.
Edwin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem digital yang tepercaya. Pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan kerangka regulasi, sedangkan industri mengembangkan serta menerapkan solusi teknologi.
Di sisi lain, akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan pengetahuan. Masyarakat sipil turut mendorong akuntabilitas serta memastikan perspektif publik dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi.
Menurut Edwin, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat, pelindungan data, dan prinsip keamanan.
“Indonesia merupakan pasar yang besar bagi teknologi digital. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai pencipta inovasi,” ujarnya.
Dia menambahkan, peluang tersebut membutuhkan investasi berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas nasional serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kesiapan talenta, infrastruktur, dan keamanan digital yang dibangun saat ini akan memengaruhi kemampuan Indonesia menciptakan nilai ekonomi dan sosial dari pemanfaatan AI pada masa mendatang.