Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengingatkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar tidak menjalankan program-program besar secara terburu-buru.
Menurut dia, gagasan mendasar dalam pembangunan tetap membutuhkan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan manajemen anggaran yang realistis.
Pandangan tersebut disampaikan Jimly saat menjadi bintang tamu dalam siniar Total Politik. Ia menyoroti upaya pemerintah menerapkan visi ekonomi yang merujuk pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945, dengan penekanan pada peran negara dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial.
“Presiden ini berusaha untuk mengimplementasikan ide-ide besar. Tentu dengan banyak ide-ide besar itu, implementasinya kan banyak masalah. Apalagi kalau ide besar itu dijalankannya mau cepat, setahun sudah beres,” ungkap Jimly.
Salah satu program yang menjadi sorotannya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam paparannya disebut menelan anggaran hingga Rp340 triliun. Jimly menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kapasitas pengelolaan negara.
Ia mengusulkan agar anggaran MBG ditingkatkan secara bertahap, bukan langsung dialokasikan dalam skala besar sejak tahun pertama.
“Misalnya MBG 340 triliun, satu tahun pertama sudah dimulai. Ya mestinya bertahap, 10 persen dulu sampai 10 tahun. Pakai 34 triliun dulu, tahun depannya 68 triliun. Ini enggak, mulai tahun pertama langsung plek cepat sekali. Negara sebesar ini enggak bisa begini. Persoalannya ada di manajemen, bukan di ide besarnya,” urainya.
Selain MBG, Jimly menyoroti rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Ia memandang proyek tersebut penting untuk melindungi wilayah pesisir, termasuk Jakarta Utara, dari ancaman tenggelam. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak dipaksakan dalam waktu singkat bersamaan dengan berbagai program berskala besar lainnya.
“Kalau dia akan menjalankannya itu dalam 1 tahun, ya Allah, kacau dunia ini. Kenapa kacau? Karena duitnya diambil dari APBN. Dari sana dipindahin ke sini. Itu hanya memindah satu digit saja masalahnya sudah serius di daerah,” tegas Jimly.
Menurut dia, realokasi anggaran secara mendadak dapat memengaruhi pembiayaan program lain yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Ia mencontohkan perbaikan infrastruktur sekolah dasar dan jembatan desa yang rusak.
Baca Juga: Selain Ijazah Gibran, Peluang Roy Suryo Bawa Kasus Fufufafa Dinilai Tetap Harus Lewat DPR
Jimly menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besarnya gagasan pembangunan, melainkan kemampuan pemerintah mengatur prioritas, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Program berskala nasional, menurut dia, harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta besarnya jumlah penduduk Indonesia.
“Kita ini kan negara dengan penduduk nomor empat terbesar di dunia. Enggak bisa dalam satu tahun diselesaikan sekaligus, harus bertahap,” pungkasnya.