Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8% dalam pemerintahannya. Target tersebut terbilang ambisius. Pasalnya, memasuki dua tahun pemerintahannya, target tersebut bak jauh panggang dari api.
Di atas kertas, perekonomian Indonesia memang masih tumbuh positif. Namun, capaian tersebut belum cukup untuk menunjukkan adanya lompatan pertumbuhan untuk mengejar target 8% hingga 2029.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29% secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,12% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski menunjukkan perbaikan, laju pertumbuhan tersebut masih berada jauh di bawah target yang dicanangkan Prabowo.
Meski begitu, Kepala Negara tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2026 ini dapat mencapai 6%. Optimisme tersebut disampaikan dengan melihat kinerja perekonomian nasional yang menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang semester I-2026.
“Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin, pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Target pertumbuhan tahun ini pun tak jauh berbeda dengan 2027. Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 target pertumbuhan ekonomi dibidik 6% denganmempertimbangkan berbagai dinamika terjadi baik di dalam negeri maupun dalam negeri.
Artinya jika tahun ini ekonomi sesuai dengan apa diprediksi Prabowo dapat tumbuh 6%, maka tahun depan tak ada bedanya. Masih jauh daripada cita-cita Presiden yang menargetkan tumbuh 8%.
Sejalan dengan itu, survei dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya positif.
Dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis pada Oktober 2026, sebanyak 53% responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya.
Sebanyak 31% responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga tidak berubah, sedangkan 16% menyatakan membaik. Temuan ini menggambarkan pengalaman ekonomi responden yang perlu dibaca bersama data makroekonomi, bukan sebagai pengganti statistik resmi.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti tekanan harga kebutuhan pokok dan pungutan pemerintah. Dalam pemaparan hasil survei, Bhima menyatakan, “Pajak dan pungutan pemerintah makin memberatkan dan kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan setahun lalu, 53 persen menjawab lebih buruk.”
Survei tersebut juga menunjukkan 78% responden menyoroti harga kebutuhan pokok sebagai persoalan mendesak. Selain itu, 58% menilai penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja perlu menjadi perhatian, sedangkan 75% mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Airlangga Bidik Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rosan Bidik Investasi Rp13.000 T
Survei CELIOS bersama Kabinet Bayangan itu melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden kelompok ahli pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Hasilnya perlu dipahami dengan mempertimbangkan metode non-probability sampling yang digunakan untuk responden masyarakat umum.
Sementara itu, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pertumbuhan ekonomi perlu diikuti kenaikan pendapatan riil, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, kata dia, juga perlu dinilai dari dampaknya terhadap pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, serta nilai tambah yang tinggal di perekonomian lokal.
“Angka pertumbuhan agregat belum menjelaskan secara langsung bagaimana manfaat ekonomi terbagi antarkelompok pendapatan,” jelas dia.