Peringatan 2 Tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai dengan evaluasi kritis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dari kacamata partai berlambang banteng moncong putih tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa negara sedang berhadapan dengan krisis multidimensi yang gagal diantisipasi oleh Prabowo-Gibran.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat secara gamblang membeberkan indikator-indikator kegagalan manajerial pemerintah yang dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat.
Baca Juga: Roy Suryo Skakmat Jokowi Soal Tudingan Penumpang Gelap: Gak Usah Bilang Gelap, Mana Ijazah Aslinya?
Menurut Djarot, narasi keberhasilan yang kerap digaungkan oleh pihak pemerintah sangat kontras dengan penderitaan publik, terutama di sektor lingkungan dan stabilitas makroekonomi.
“Oleh sebab itu, menurut hemat saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Terakhir dengan kemarin indeks harga saham gabungan (IHSG) itu ambruk dan nilai tukar dolar sudah lebih dari 18.000. Tidak mudah dan kondisi sedang tidak baik-baik saja,” kata Djarot dikutip Selasa (20/10/2026).
Kondisi ini dinilai sebagai bukti nyata ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah dalam menjaga jangkar stabilitas finansial nasional di tengah tekanan global.
PDIP juga menyoroti bencana ekologis yang terus berulang tanpa adanya mitigasi yang komprehensif. Djarot menunjuk pada meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini tengah mengepung wilayah dari Sumatra, Kalimantan hingga Papua.
Ia merasa ironis karena pemerintah sebenarnya sudah memiliki akses terhadap prakiraan cuaca, termasuk ancaman badai kekeringan ekstrem El Niño. Namun instrumen pencegahan di lapangan lumpuh total.
“Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino,” ujarnya.
Djarot menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan tidak boleh hanya berpijak pada angka-angka kepuasan semu, melainkan harus melihat secara jujur kerugian materiel dan imateriel yang ditanggung warga akibat abainya negara.
“Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya,” tegasnya.
Adapun Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan memilih untuk menangkis kritik oposisi tersebut menggunakan tameng hasil jajak pendapat dari beberapa lembaga survei.
Menurut Syahganda, legitimasi dan kepuasan publik terhadap presiden justru tetap kokoh. Ia bahkan mengklaim bahwa elektabilitas presiden saat ini jauh melampaui raihan suaranya pada saat pilpres.
Baca Juga: Roy Suryo Bakal Bebas Jika Jokowi Tak Kunjung Hadiri Sidang Ijazah
“Hari ini kan Poltracking juga 55 persen ya, kemudian PPI 65 persen tingkat kepuasannya,” ujar Syahganda.