Dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berada di kisaran 61–78%. Namun, tingkat kepuasan terhadap pelaksanaannya tercatat lebih rendah, yakni 50–56%, sehingga kualitas implementasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah memasuki tahun ketiga kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Temuan tersebut berasal dari kajian PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional yang dilakukan oleh 30 lembaga. Hasil kajian itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap kelanjutan program tidak serta-merta berarti masyarakat sudah puas dengan pelaksanaannya.
Direktur Eksekutif Markdata, Faisal Arief Kamil, menilai pemerintah perlu menjadikan temuan tersebut sebagai masukan untuk memperbaiki implementasi MBG. Menurut dia, persoalan utama yang perlu dijawab bukan sekadar apakah program dilanjutkan, melainkan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Publik tidak meminta MBG dihentikan. Publik meminta pelaksanaannya dibenahi,” kata Faisal.
Perbedaan antara dukungan dan kepuasan menjadi salah satu poin penting dalam membaca hasil kajian tersebut. Dukungan terhadap keberlanjutan menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kelanjutan kebijakan, sedangkan kepuasan pelaksanaan berkaitan dengan penilaian terhadap bagaimana program dijalankan.
Markdata juga mencatat perubahan alasan masyarakat menyatakan puas terhadap pemerintahan. Pada Januari 2025, sebanyak 72% responden yang puas menyebut MBG sebagai salah satu alasan mereka memberikan penilaian positif terhadap pemerintah.
Namun, pada Agustus 2026, proporsi tersebut turun menjadi 11–16%. Dalam kajian yang sama, MBG juga mulai muncul sebagai salah satu alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan.
Penurunan itu tidak dapat langsung diartikan sebagai tingkat kepuasan terhadap MBG yang merosot dari 72% menjadi 11–16%. Angka tersebut mengacu pada proporsi responden yang puas terhadap pemerintahan dan menyebut MBG sebagai salah satu alasan kepuasan mereka, bukan pengukuran langsung kepuasan terhadap program.
Meski demikian, perubahan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi mengenai posisi MBG dalam penilaian publik terhadap pemerintah.
Baca Juga: PDIP Ikut Kritik Prabowo, Djarot Soroti Tata Kelola MBG dan Konsep Koperasi Desa
Program yang sebelumnya banyak disebut sebagai alasan kepuasan perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam konteks itu, perbaikan implementasi menjadi penting untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Evaluasi berkelanjutan juga diperlukan agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.
Dukungan masyarakat merupakan modal bagi keberlanjutan kebijakan pemerintah. Namun, penerimaan publik juga perlu diikuti pengalaman yang baik dalam menerima manfaat, sehingga pelaksanaan program tidak berhenti pada tujuan yang dirumuskan di atas kertas.
Menurut Markdata, pembenahan program prioritas menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah ketika memasuki tahun ketiga kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dengan memperhatikan masukan masyarakat dan mengevaluasi pelaksanaan MBG, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.