KORAN MANDALA – Wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menuai keberatan. Pasalnya, sistem pembayaran melalui perbankan selama ini dinilai sudah berjalan baik, aman, dan terintegrasi.
Rio Kurniawan selaku Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (DPP ADAKSI) menilai, wacana tersebut belum memiliki urgensi yang jelas. Menurutnya, perubahan mekanisme pembayaran gaji justru berpotensi memunculkan persoalan baru bagi ASN.
“Kita sudah berada di era digitalisasi. Sistem perbankan nasional sudah maju, terintegrasi, dan mampu melayani transaksi secara cepat, aman, serta transparan,” Ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026)
Rio menilai, sejumlah risiko perlu diperhitungkan apabila pembayaran gaji ASN dialihkan ke koperasi. Risiko tersebut meliputi keamanan dana, keterlambatan pembayaran hingga kemungkinan munculnya biaya tambahan.
Ia pun meminta Menteri Koperasi memprioritaskan pembenahan program koperasi yang sudah berjalan, terutama Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai masih menghadapi kendala operasional.
“Cara pikir Menteri Koperasi salah, fokus dulu mengurus dan mengaktifkan Kopdes Merah Putih yang banyak belum beroperasi optimal jangan cuma omdo (omong doang),” katanya.
Selain menyoroti rencana pengalihan pembayaran gaji, Rio juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan ASN, khususnya dosen. Ia menyebut tunjangan fungsional dosen ASN belum mengalami kenaikan sejak 2007.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan ASN perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah munculnya wacana perubahan mekanisme pembayaran gaji tersebut.
Rio menegaskan, keberatan terhadap rencana itu bukan berarti menolak penguatan koperasi. Namun, ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan yang menyangkut hak ASN disusun secara matang dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Gaji ASN adalah hak, bukan objek eksperimen kebijakan,” tegasnya.