Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai menunjukkan perubahan sikap politik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pergeseran ini ditengarai dipicu oleh dinamika relasi kekuasaan serta eskalasi polemik dokumen pendidikan yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hensa membeberkan dua faktor utama yang melandasi perubahan garis politik Jokowi pascapurnatugas, pertama Jokowi merasa disisihkan dari keputusan-keputusan strategis.
“Setelah lebih dari satu dekade menjadi penentu arah kebijakan nasional, Jokowi ditengarai merasa tidak lagi diajak berdiskusi dalam pengambilan langkah-langkah politik besar di era pemerintahan baru,” kata Hensa.
Kedua, gelombang desakan publik terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang menyeret nama Jokowi turut memperbesar tekanan politik terhadap keluarganya.
“Selama sepuluh tahun lebih, Pak Jokowi selalu berada di pusat keputusan politik. Sekarang, kalau ia merasa tidak lagi diajak bicara soal langkah-langkah besar, wajar kalau Pak Jokowi mulai mencari ruang politiknya sendiri,” kata Hensa dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Ketimbang mengambil sikap pasif, Hensa menilai Jokowi secara taktis memilih membangun panggung politik mandiri.
Langkah merapat dan memperlihatkan keberpihakannya pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak September 2026 menjadi bukti nyata strategi tersebut.
“Saya melihat Pak Jokowi memilih membangun panggung baru, bukan diam. PSI adalah kendaraan politik yang paling dekat dan paling masuk akal untuk itu,” ujarnya.
Kendati demikian, Hensa menggarisbawahi bahwa konsolidasi Jokowi bersama PSI tidak serta-merta menandakan perpecahan atau pertentangan terbuka dengan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini lebih dibaca sebagai upaya mengamankan posisi bargain politik di tingkat nasional, termasuk dalam menyikapi pembahasan regulasi krusial seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold), guna memastikan pengaruh politik keluarganya tetap diperhitungkan.