KORAN MANDALA –Ketergantungan Kota Cimahi terhadap daerah lain dalam pengelolaan lumpur tinja menjadi salah satu persoalan yang ingin diatasi melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan Leuwigajah.
Namun, keberadaan fasilitas baru ini tidak hanya bergantung pada penyelesaian konstruksi, melainkan juga kesiapan operasional, pengelolaan, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn.) Ngatiyana, meninjau langsung pembangunan IPLT Leuwigajah pada Sabtu (17/10/2026). Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas satu hektare tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Revitalisasi Sekolah di Cibogo Cimahi Telan Anggaran Rp1,4 Miliar
Pembangunan IPLT ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pengolahan lumpur tinja di Kota Cimahi sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fasilitas di daerah lain. Selama ini, keterbatasan fasilitas pengolahan menjadi persoalan yang perlu diatasi agar pengelolaan sanitasi perkotaan dapat dilakukan secara lebih mandiri.
“Kami meninjau pembangunan IPLT yang berada di Leuwigajah. Kenapa kita bangun? Daripada kita membuang ke daerah lain, cukup kita sudah ada di sini dan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi,” ujar Ngatiyana.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur tersebut baru menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas dapat beroperasi secara optimal, memiliki sistem pengelolaan yang jelas, serta mampu menampung dan mengolah lumpur tinja sesuai kebutuhan masyarakat.
Tanpa dukungan operasional yang memadai, keberadaan fasilitas baru berisiko belum memberikan manfaat maksimal. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia, biaya operasional dan pemeliharaan, kapasitas pengolahan, serta mekanisme pengangkutan lumpur tinja menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Anggaran APBN, Tanggung Jawab Operasional Tetap Perlu Diperjelas
Dalam peninjauan tersebut, Ngatiyana menjelaskan bahwa pembangunan IPLT Leuwigajah dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Dan perlu diketahui bahwa pembangunan ini anggarannya murni dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian PUPR,” jelasnya.
Dukungan APBN menjadi modal penting bagi pembangunan infrastruktur sanitasi di Cimahi. Namun, nilai anggaran pembangunan, rincian pekerjaan fisik, kapasitas pengolahan, serta kebutuhan biaya operasional setelah fasilitas selesai belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan.
Informasi tersebut penting untuk menilai sejauh mana investasi pemerintah dapat menjawab persoalan sanitasi secara terukur. Masyarakat juga perlu mengetahui target layanan yang akan dicapai, termasuk jumlah lumpur tinja yang dapat diolah dan cakupan wilayah pelayanan fasilitas tersebut.
Pembangunan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun juga perlu diikuti dengan kepastian jadwal pengoperasian. Sebab, rampungnya pekerjaan konstruksi tidak serta-merta berarti fasilitas langsung dapat dimanfaatkan secara optimal.
Klaim Manfaat Ekonomi Perlu Diukur
Selain mendukung perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan, Ngatiyana menyebut keberadaan IPLT berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Alhamdulillah kita menerima manfaat, luas satu hektar dibangun sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi dan ini akan menghasilkan ekonomi bagi kita semua,” ungkapnya.
Potensi tersebut perlu dijabarkan lebih konkret, terutama mengenai bentuk manfaat ekonomi yang dimaksud, mekanisme pengelolaan fasilitas, serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah atau efisiensi biaya layanan sanitasi.
Di sisi lain, manfaat lingkungan juga perlu menjadi tolok ukur utama. Pengolahan lumpur tinja yang baik diharapkan dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan mendukung peningkatan kualitas sanitasi masyarakat.
Ngatiyana menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, atas dukungan pembiayaan pembangunan fasilitas tersebut. Pemerintah Kota Cimahi, kata dia, berkomitmen memaksimalkan fungsi IPLT setelah seluruh tahapan pembangunan rampung.
“Terima kasih pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, telah memberikan bangunan ini sehingga IPLT nanti bisa maksimal kita fungsikan,” pungkasnya.
Keberhasilan pembangunan IPLT Leuwigajah pada akhirnya tidak cukup diukur dari selesainya bangunan di atas lahan satu hektare. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana fasilitas tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain, memperluas layanan sanitasi, mencegah pencemaran, dan beroperasi secara berkelanjutan dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.